MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam kegiatan “Wali Kota dan Forkopimda Menyapa” yang digelar di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog langsung antara Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., bersama jajaran Forkopimda dan anggota DPRD dengan masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, penerangan jalan, kondisi jalan hingga lalu lintas di depan sejumlah sekolah.
Wali Kota Siska mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melihat sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai dinamika dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman telah berjalan sekitar satu setengah tahun.
Siska menegaskan, visi Kota Kendari 2025-2029 untuk mewujudkan kota yang layak huni, semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam dialog tersebut adalah pengelolaan sampah. Siska mengungkapkan, produksi sampah di Kota Kendari kini telah mendekati 300 ton per hari.
Sebagian besar sampah tersebut berasal dari rumah tangga dan belum tertangani secara optimal. Kondisi ini diperparah keterbatasan armada pengangkut sampah, sementara sejumlah kendaraan yang tersedia sudah dalam kondisi tidak layak pakai.
Di sisi lain, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu juga semakin terbatas karena belum didukung sistem pengelolaan yang memadai.
“Yang paling utama adalah kesadaran kita memilah sampah dari rumah masih sangat rendah,” kata Siska.
LPS Dibentuk di 15 Kelurahan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kendari menyiapkan skema baru melalui pembentukan Lembaga Pengangkut Sampah (LPS) di tingkat kelurahan.
LPS nantinya bertugas mengangkut sampah rumah tangga dari rumah warga dan membawanya langsung ke TPA Puuwatu.
Namun, sebelum diangkut, masyarakat diminta memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Pemkot Kendari juga mendorong seluruh kelurahan mengaktifkan Bank Sampah agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dikelola dan dimanfaatkan.
Program LPS akan mulai diterapkan pada awal September 2026 melalui 15 kelurahan percontohan yang tersebar di delapan kecamatan.
Ke-15 kelurahan tersebut yakni Watu-Watu dan Lahundape di Kecamatan Kendari Barat; Baruga di Kecamatan Baruga; Kasilampe dan Kendari Caddi di Kecamatan Kendari; Lalolara dan Padaleu di Kecamatan Kambu; Korumba di Kecamatan Mandonga; Anduonohu dan Rahandouna di Kecamatan Poasia; Watulondo, Punggolaka dan Lalodati di Kecamatan Puuwatu; serta Anaiwoi dan Mataiwoi di Kecamatan Wua-Wua.
Sampah Jadi Perhatian Bersama
Selain sampah, masyarakat dalam dialog tersebut juga menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga, di antaranya kebutuhan penerangan jalan, perbaikan sejumlah ruas jalan serta pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah.
Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari ruang komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Siska menegaskan, persoalan perkotaan tidak mungkin diselesaikan pemerintah seorang diri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media diperlukan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif.
Ketua Komwil VI APEKSI itu menekankan, penanganan sampah harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.
“Kota Kendari tidak akan nyaman, tidak akan maju kalau sampah masih terdepan. Oleh karena itu, semuanya harus kita fokuskan perhatian kita terhadap penanganan sampah ini,” tegasnya.
Siska juga menyampaikan rencana dukungan pendanaan untuk penanganan sampah Kota Kendari pada 2027. Pemerintah kota disebut telah mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar melalui program yang melibatkan pemerintah pusat dan Bank Dunia.
Dukungan tersebut menjadi peluang bagi Kota Kendari untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular.
Namun, Siska menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah, terutama rumah tangga.
Melalui dialog terbuka di Pantai Nambo, Pemkot Kendari berharap berbagai masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menentukan langkah penanganan berbagai persoalan kota secara lebih tepat, khususnya pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, penerangan serta keselamatan lalu lintas di kawasan pendidikan. (red)
