;
Daerah  

Gubernur ASR Serahkan SK Perpanjangan Kerja 2.489 PPPK Paruh Waktu Sultra

MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Penyerahan SK berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Pj. Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu.

Dari total 2.605 PPPK Paruh Waktu, sebanyak 2.489 orang mendapatkan perpanjangan masa kerja. Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.

Sementara itu, sebanyak 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, masing-masing 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.

Gubernur menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masa kerja 116 PPPK Paruh Waktu tersebut tidak diperpanjang. Di antaranya, tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Dalam sambutannya, Gubernur meminta seluruh PPPK Paruh Waktu yang menerima perpanjangan SK menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.

Ia menegaskan, nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status maupun lamanya masa kerja, melainkan dari ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang turut menentukan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap pegawai dituntut menunjukkan peningkatan kinerja, semangat, dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas.

Pada amanat Hari Kesadaran Nasional, Gubernur juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bahwa profesi yang dijalankan merupakan amanah rakyat. Di balik kewenangan terdapat tanggung jawab, sementara di balik setiap tugas terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani.

Ia menekankan, setiap ASN harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Untuk itu, ASN perlu menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme serta membangun budaya kerja yang produktif, responsif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” katanya.

Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Gubernur turut mengingatkan realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen.

Dengan waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin terbatas, ia meminta seluruh kepala OPD segera mengambil langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang belum terselesaikan, sekaligus menuntaskan berbagai kendala yang dihadapi.

Gubernur menegaskan, evaluasi akan dilakukan terhadap realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum mencapai 80 persen. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup penggunaan anggaran, tetapi juga kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Ia menjelaskan, setiap program harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gubernur mengingatkan agar keterbatasan waktu menjelang akhir tahun tidak menjadi alasan untuk melaksanakan pekerjaan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya.

Menurutnya, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan melalui program pembangunan yang tepat sasaran.

Selain itu, Gubernur meminta seluruh kepala OPD meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja secara objektif terhadap jajarannya, termasuk PPPK Paruh Waktu. Hal tersebut perlu dilakukan dengan memastikan kejelasan tugas, tanggung jawab, serta target kerja setiap pegawai.

Menutup amanatnya, Gubernur berharap seluruh ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian dan sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, kehadiran aparatur pemerintah harus diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan yang berkualitas, serta pengabdian untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Sulawesi Tenggara. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

;