MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Andi Basmal, S.Sos., S.H., M.H., yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.T.P., S.H., M.Si., di ruang kerja Sekda Kota Kendari, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama kelembagaan antara kedua instansi, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas serta peningkatan akses pelayanan dan bantuan hukum bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, termasuk keberlanjutan program kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Andi Basmal, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari. Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama pada aspek pembentukan dan penyempurnaan regulasi daerah.
Salah satu agenda utama yang menjadi pembahasan adalah harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan wali kota (Ranperwali). Proses harmonisasi tersebut diperlukan agar setiap produk hukum yang disusun pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki landasan hukum yang kuat.
Ia juga mengapresiasi hubungan koordinasi yang selama ini terbangun antara Kanwil Kemenkum Sultra dan Pemkot Kendari. Kerja sama dalam proses harmonisasi dan penyusunan produk hukum daerah dinilai telah berjalan dengan baik sehingga perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Menurutnya, kualitas produk hukum daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Regulasi yang disusun secara tepat, terarah, dan sesuai ketentuan akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain pembentukan produk hukum daerah, pertemuan tersebut turut membahas peningkatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.
Andi Basmal menilai peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat merupakan hal penting yang harus terus didorong. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
“Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan hal penting yang perlu terus didorong, meskipun kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Kendari selama ini relatif kondusif,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan konsultasi, informasi, dan bantuan hukum. Terlebih, akses terhadap keadilan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pembahasan lainnya menyangkut pemberdayaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah dibentuk di tingkat kelurahan di Kota Kendari. Keberadaan Posbankum menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga warga tidak harus menghadapi kendala jarak maupun keterbatasan informasi ketika membutuhkan konsultasi hukum.
Melalui Posbankum, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan awal terkait berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Keberadaan layanan tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum sekaligus mendapatkan arahan mengenai mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
Untuk mendukung optimalisasi pelayanan Posbankum, Kanwil Kemenkum Sultra juga telah melaksanakan pelatihan paralegal bagi masyarakat di tingkat kelurahan.
Program pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memberikan informasi serta membantu pendampingan awal terhadap warga yang menghadapi persoalan hukum di lingkungan masing-masing.
Dengan adanya paralegal, pelayanan hukum berbasis masyarakat diharapkan semakin efektif. Mereka dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan layanan bantuan hukum.
“Program pelatihan paralegal tersebut telah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu upaya memperkuat pelayanan hukum berbasis masyarakat,” ungkapnya.
Kanwil Kemenkum Sultra berharap program pemberdayaan Posbankum dan pelatihan paralegal dapat terus dikembangkan melalui dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan tidak hanya menjadi fasilitas administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Sultra. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Kendari memandang kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Sultra sebagai langkah penting dalam memastikan penyusunan produk hukum daerah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, dukungan Kanwil Kemenkum Sultra dalam penguatan Posbankum dan peningkatan kapasitas paralegal juga diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke tingkat kelurahan.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk kemudahan memperoleh informasi dan akses terhadap bantuan hukum. Karena itu, sinergi lintas instansi menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pelayanan yang lebih optimal.
Pemkot Kendari berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program konkret dan berkelanjutan. Tidak hanya dalam aspek harmonisasi regulasi, tetapi juga melalui edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan layanan bantuan hukum bagi kelompok yang membutuhkan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Kendari dan Kanwil Kemenkum Sultra menegaskan komitmen untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan.
Sinergi kedua instansi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat.
Dengan demikian, manfaat kerja sama antara Pemkot Kendari dan Kanwil Kemenkum Sultra tidak hanya dirasakan dalam proses pembentukan regulasi, tetapi juga dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam memperoleh perlindungan, pendampingan, dan kepastian hukum. (Adv)












