MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Teluk Moramo, yang terletak di Sulawesi Tenggara, kini menjadi fokus perhatian sebagai kawasan konservasi unggulan yang mendukung pengembangan ekonomi biru. Potensi tersebut dibahas dalam ekspos hasil program Ocean for Prosperity atau Lautra, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bappenas. Acara ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra), Yenni Buraera, Kamis (19/12).
Program Lautra, yang didanai oleh Pendanaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (PHLN), bertujuan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi melalui pelatihan, patroli, dan monitoring ekosistem, serta mendukung keberlanjutan ekosistem laut di Teluk Moramo dan wilayah lainnya.
Yenni Buraera menjelaskan bahwa Lautra merupakan inisiatif nasional yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Program ini akan berlangsung selama lima tahun, dari 2023 hingga 2028, dengan Teluk Moramo terpilih sebagai salah satu dari 11 lokasi implementasi program karena statusnya sebagai kawasan konservasi yang telah ditetapkan sejak 2021.
“Kegiatan Lautra meliputi pelatihan selam, monitoring biofisik ekologi ekosistem pesisir, serta patroli gabungan dengan Polairut, PSDKP, dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPS) Makassar. Semua ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di Teluk Moramo,” ujar Yenni.
Sejak dimulai pada pertengahan 2023, program Lautra telah menunjukkan kemajuan, termasuk pelatihan teknis bagi pengelola kawasan konservasi, pengumpulan data ekologi, sosial, dan ekonomi, serta patroli untuk mencegah aktivitas destruktif, seperti penggunaan bom ikan. Namun, tantangan seperti sedimentasi dan eksploitasi ilegal tetap menjadi perhatian utama.
“Kami bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi,” tambahnya.
Program ini juga diharapkan dapat menghasilkan data komprehensif yang menjadi dasar evaluasi kebijakan pengelolaan ke depan. Baik pemerintah pusat maupun daerah berharap agar program Lautra dapat berlanjut di masa mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi KKP atas terpilihnya Teluk Moramo sebagai bagian dari program Lautra. Ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan,” kata Yenni.
Acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga sumber daya laut sebagai warisan bagi generasi mendatang.
“Mari kita manfaatkan program ini dengan baik dan terus tingkatkan keterlibatan semua pihak demi tercapainya keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Permana Yudiarso, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, yang menjadi habitat utama ikan. Kerusakan ekosistem laut dapat berdampak langsung pada penurunan produktivitas perikanan dan mengganggu ketahanan pangan.
“Ekosistem ini adalah rumah bagi ikan. Jika rusak, produktivitas perikanan akan terganggu, yang pada akhirnya memengaruhi suplai pangan dan potensi inflasi,” ujar Permana.
Ia juga menekankan bahwa kawasan konservasi seperti Teluk Moramo, yang berada di perairan Laut Banda, merupakan lokasi penting untuk perlindungan habitat bertelur dan migrasi ikan. (**)
