MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) segera melunasi kewajiban pajak kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra). Kewajiban tersebut mencakup pajak air permukaan (PAP), pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama perwakilan manajemen VDNI dan OSS, serta Pemprov Sultra bertempat di Hotel Claro Kendari, Jumat (11/7).
Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait isu lingkungan di mana kedua perusahaan tersebut mendapatkan status proper merah sejak tahun 2021. Selain itu, ada pula masalah tunggakan pajak yang belum dibayarkan selama 4-5 tahun terakhir.
“Kami mendapatkan laporan terkait isu lingkungan di mana Virtue Dragon dan OSS ini mendapatkan proper merah sejak tahun 2021. Ini sedang kami dalami dan minta penjelasan lebih lanjut,” ujar Rocky saat diwawancarai awak media.
“Sesuai yang disampaikan oleh Gubernur, Virtue Dragon dan OSS selama 4-5 tahun tidak membayarkan kewajibannya terkait pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar. Ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah agar perusahaan-perusahaan ini tertib menjalankan peraturan daerah,” tegasnya.
Rocky juga mengungkapkan bahwa terdapat gugatan di pengadilan terkait angka pajak yang diajukan pemerintah daerah, dan proses hukum masih berlangsung. Namun, ia menekankan setelah ada putusan hukum, VDNI dan OSS harus melaksanakan kewajibannya.
“Saya juga mengimbau VDNI untuk segera membayarkan kewajiban pajak air permukaan sebesar Rp5,6 miliar karena diluar gugatan. Saya minta untuk segera membayarkan kewajibannya itu kepada pemerintah daerah Sulawesi Tenggara karena ini berkaitan dengan pembangunan di Sulawesi Tenggara,” kata Rocky.
Ia menambahkan bahwa sejauh ini belum ditemukan kerugian negara, namun pemerintah berusaha memitigasi permasalahan ini. Kewajiban yang diajukan pemerintah daerah adalah hak yang harus dipenuhi oleh VDNI dan OSS.
“Kita belum sampai ke kerugian kita sekarang memitigasi permasalahan yang ada. Karena memang yang diajukan oleh pemerintah daerah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh Virtue dan OSS,” ungkapnya. (FA)
