MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi pemerintah pusat. Dari total 2.285 koperasi yang telah terbentuk di wilayah ini, baru 102 koperasi yang tercatat aktif hingga saat ini.
Ketua Tim Ahli Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, menegaskan bahwa percepatan operasional koperasi desa harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Menurutnya, target pemerintah adalah seluruh koperasi bisa berjalan maksimal paling lambat akhir Oktober 2025.
“Dari yang sudah terbentuk 2.285 koperasi, yang operasional baru 102. Sisanya kenapa belum? Ini yang sedang kita cari tahu agar bisa segera berjalan,” tegas Purnomo dalam rapat konsolidasi dan percepatan operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih se-Sultra bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Selasa (26/8).
Ia menambahkan, keberadaan koperasi Merah Putih sangat strategis dalam mendukung penguatan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya sangat bagus, uang masyarakat akan berputar di desa. Perekonomian desa pun akan kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, LM Shalihin, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, BUMN, Bulog, Pertamina, hingga bank-bank Himbara.
“Sejak diluncurkan oleh Presiden pada 12 Juli lalu, baru 102 koperasi yang berjalan di Sultra. Target nasionalnya 15 ribu koperasi aktif hingga Oktober. Kami maksimalkan dua bulan ini agar seluruh koperasi di Sultra bisa beroperasi penuh, mulai dari kantor hingga gerai usaha,” jelas Shalihin.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemprov Sultra juga telah membentuk Satgas Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih di tingkat provinsi, yang nantinya akan diperluas hingga ke kabupaten/kota.
“Satgas provinsi sudah dibentuk dan segera ditetapkan oleh Gubernur. Selanjutnya akan dibentuk satgas di setiap kabupaten/kota untuk menginventarisasi kendala, baik terkait aset, regulasi, maupun permodalan,” tambahnya.
Shalihin menyebut, permodalan koperasi akan difasilitasi melalui kredit usaha bank Himbara, bukan hibah, dengan skema berbasis business plan koperasi masing-masing.
Ia optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, seluruh koperasi desa dan kelurahan di Sultra bisa aktif dan beroperasi 100 persen sesuai target waktu yang telah ditetapkan. (sal)
