MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui peran keluarga pejabat dan aparatur pemerintahan.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menjelaskan bahwa Bimtek berlangsung selama tiga hari, hingga Kamis (13/11), dengan materi meliputi pelatihan keluarga berintegritas, bimbingan antikorupsi, hingga penguatan peran perempuan dalam gerakan antikorupsi.
“Kegiatan ini melibatkan pejabat eselon I dan II beserta pasangannya. Tujuannya agar pasangan pejabat memahami dan mampu menjadi pengingat bagi suami atau istri yang menjabat agar tidak terlibat praktik korupsi,” ujar Friesmount.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. KPK menerapkan strategi trisula antikorupsi yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Pendidikan membentuk pola pikir untuk berkata tidak pada korupsi, pencegahan memperbaiki sistem agar tidak ada celah, dan penegakan hukum menindak pelanggar,” jelasnya.
Friesmount juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam menjaga integritas. Berdasarkan data KPK, dari 1.919 kasus korupsi yang ditangani sejak 2002, sekitar 8 persen pelakunya perempuan, dan sebagian terhubung dengan anggota keluarga pejabat.
“Sering kali keluarga tidak menyadari bahwa gaya hidup berlebihan bisa menjadi indikasi penyimpangan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa integritas bermula dari lingkungan terdekat,” tambahnya.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
“Pencegahan harus dimulai dari keluarga. Jika keluarga memahami nilai integritas, maka setiap individu akan tahu batas tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Sultra akan menindaklanjuti program ini ke 17 kabupaten dan kota, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri serta diperkuat oleh lingkungan keluarga.
“Sanksi sosial akibat korupsi lebih berat daripada sanksi hukum. Karena itu, keluarga harus menyadari dampak moral dan sosial ketika terjadi pelanggaran integritas,” tegasnya. (sal)
