MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya pengawasan melekat terhadap seluruh program pemerintah daerah sejak tahap perencanaan. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Sultra, Kamis (20/11/2025), bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari.
Dalam arahannya, Andi Sumangerukka menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di akhir kegiatan atau setelah muncul masalah. Menurutnya, pengawasan sejak awal merupakan langkah penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus tepat sasaran karena peruntukkannya sudah jelas. Jadi, tolong diwaspadai. Saya melihat ada anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa inspektorat bukan hanya lembaga pengawasan, tetapi juga penjaga integritas pelaksanaan program pemerintah daerah. Karena itu, inspektorat harus memastikan setiap keputusan tepat, program berjalan bersih, dan anggaran digunakan sesuai tujuan awal.
Gubernur ASR juga meminta agar inspektorat hadir dan mendampingi setiap tahapan kegiatan, bukan hanya ketika proses pemeriksaan sudah berjalan. Dengan pendampingan sejak awal, potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum terjadi.
“Inspektorat harus menjadi mata yang jernih, melihat sekecil apa pun potensi pelanggaran, dan menjadi suara pengingat sebelum terjadi kesalahan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Andi Sumangerukka juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk menyukseskan delapan agenda prioritas nasional. Program tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, Koperasi Merah Putih, penguatan pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Ia menuturkan, beberapa program telah masuk sebagai Program Strategis Nasional (PSN), sehingga kepala daerah wajib menindaklanjutinya secara serius. Jika tidak, Kemendagri telah menegaskan adanya konsekuensi bagi daerah yang tidak melaksanakan program prioritas tersebut.
“Delapan program tersebut menjadi rujukan kita dalam melaksanakan pembangunan daerah agar sasaran dan target dapat tercapai,” tutupnya. (sal)
