MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat capaian serapan anggaran tahun 2025 sebesar 91,88 persen, melampaui rata-rata serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sultra yang berada di angka 88,99 persen.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Dr. La Ode Muhammad Shalihin, menyampaikan bahwa capaian tersebut berasal dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.
“Serapan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2025 mencapai 91,88 persen. Artinya, capaian kita berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 88,99 persen,” ujar Shalihin saat diwawancarai awak media, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan yang dibiayai DAK nonfisik meliputi pelatihan, program inkubasi usaha, serta berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM. Sementara dari APBD, pihaknya juga melaksanakan sejumlah program strategis yang mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.
“Alhamdulillah, dari seluruh kegiatan baik APBD maupun DAK nonfisik, serapan anggaran kita berjalan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Shalihin mengungkapkan bahwa salah satu misi utama Dinas Koperasi dan UMKM Sultra pada 2025 adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Program tersebut berhasil direalisasikan 100 persen di 17 kabupaten dan kota.
“Saat ini kami masuk pada tahap persiapan operasionalisasi dan progres pembangunan. Operasionalisasi mencakup penyiapan lahan aset oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi,” jelasnya.
Untuk pembangunan fisik, Shalihin menyebutkan bahwa pemerintah pusat melalui PT Agrinas bekerja sama dengan Kodim setempat melaksanakan pembangunan gedung, gerai, kantor, dan gudang koperasi. Dari total 502 titik yang direncanakan pada 2025, sebanyak 489 titik telah selesai dibangun di 17 kabupaten dan kota.
“Kami di tingkat provinsi melakukan koordinasi dan monitoring. Saat ini juga akan dibentuk tim verifikasi dan validasi pembangunan sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, indikator operasionalisasi Koperasi Merah Putih meliputi keberadaan gerai, perekrutan anggota, serta usaha koperasi yang sudah berjalan. Hingga kini, tingkat operasionalisasi secara keseluruhan telah mencapai 39 persen dari total 2.285 koperasi yang terbentuk.
“Koperasi Merah Putih memang merupakan koperasi primer kabupaten/kota, tetapi kami di provinsi tetap melakukan koordinasi dan konsolidasi agar program strategis nasional ini sukses di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Sementara itu, terkait program prioritas Gubernur Sultra tahun 2025, yakni Program Mantu, Shalihin menyebutkan bahwa bantuan telah disalurkan di dua daerah. Di Kabupaten Kolaka, bantuan diberikan kepada 100 UMKM perempuan, sedangkan di Kabupaten Konawe menyasar 50 pengusaha mikro perempuan dengan total anggaran Rp300 juta.
“Program Mantu sudah kami salurkan dan mendapat respons positif dari para penerima. Untuk tahun 2026, kelanjutannya masih menunggu kekuatan fiskal APBD,” pungkasnya. (sal)
