MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul pengendalian banjir di kawasan Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo, Kota Kendari.
Proses pembebasan lahan tersebut kini mulai dipersiapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra. Sekitar 30 kepala keluarga (KK) diperkirakan terdampak pembebasan lahan dan disebut telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, Dr. Ir. Martin Effendi Patulak, mengatakan pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembebasan lahan tersebut bersama Wakil Wali Kota Kendari.
“Untuk kegiatan pembebasan lahan di Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo, kami sudah melakukan sosialisasi bersama Pak Wakil Wali Kota. Secara umum, masyarakat sudah bersedia tanahnya dibebaskan,” ujar Martin, Selasa (1/9/2026).
Ia menjelaskan, pembebasan lahan merupakan bentuk kolaborasi antara Pemprov Sultra, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, dan Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir berupa tanggul di dua kawasan sungai tersebut.
Dalam pembagian tugasnya, Pemprov Sultra bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pembebasan lahan. Sementara Pemkot Kendari menyiapkan data yang dibutuhkan, sedangkan pembangunan fisik tanggul menjadi kewenangan BWS Sulawesi IV Kendari.
“Anggaran pembebasan lahannya dari Pemerintah Provinsi melalui APBD Perubahan. Sementara kegiatan fisiknya dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai IV berupa pembangunan tanggul banjir di Sungai Lepo-Lepo dan Sungai Wanggu,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Sultra tengah mempersiapkan tahapan verifikasi dan penandatanganan kontrak dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
KJPP nantinya akan melakukan penilaian terhadap harga tanah milik warga yang masuk dalam area pembebasan lahan. Nilai ganti rugi akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian independen terhadap masing-masing bidang tanah.
“Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi dan penandatanganan kontrak dengan KJPP yang nantinya menghitung harga pembebasan tanah milik masyarakat,” katanya.
Martin menyebutkan, lahan yang direncanakan untuk dibebaskan berada pada area sekitar empat meter dari bibir terluar sungai. Dari rencana tersebut, sekitar 30 KK diperkirakan terdampak.
Menurutnya, masyarakat pada prinsipnya telah menyetujui proses pembebasan lahan. Pemerintah saat ini tinggal menunggu proses penilaian harga tanah sebelum pembayaran ganti rugi dapat direalisasikan.
“Kurang lebih 30 KK yang terdampak. Mereka sudah setuju, sekarang tinggal proses penetapan harga yang sementara berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, anggaran sekitar Rp2 miliar lebih tersebut dialokasikan khusus untuk membiayai proses pengadaan tanah. Pembayaran ganti rugi kepada masyarakat baru dapat dilakukan setelah APBD Perubahan Provinsi Sultra resmi ditetapkan.
Martin juga menegaskan bahwa pembebasan lahan tersebut bukan bagian dari program normalisasi sungai. Pengadaan tanah dilakukan secara khusus untuk mendukung pembangunan tanggul pengendalian banjir yang akan dikerjakan BWS Sulawesi IV Kendari.
“Ini bukan kegiatan normalisasi sungai. Pemerintah Provinsi menangani pembebasan lahannya, sedangkan pembangunan fisik tanggul menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul penanganan banjir tersebut telah disiapkan dan ditargetkan dapat rampung tahun ini.
“Tahun ini InsyaAllah kita akan bangun. Saat ini sedang dipersiapkan pengadaan lahan oleh pemerintah provinsi dan didukung juga oleh Pemerintah Kota Kendari. Itu panjangnya kurang lebih sekitar 300 meter,” kata Harliansyah kepada awak media di halaman Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, pembangunan tanggul tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir yang selama ini dialami masyarakat di sekitar Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo.
“InsyaAllah, tahun ini tuntas pembangunannya karena sekarang sudah mulai persiapan konstruksi. Hanya masalah lahan dulu kita clear-kan,” imbuhnya.
Pembangunan tanggul di Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di Kota Kendari, khususnya kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran sungai. (sal)
