MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Salah seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Dr. Ir. H. Arsyad Junaiddin, mengaku diberhentikan secara sepihak dari kampus tersebut.
Arsyad mempertanyakan dasar pemberhentiannya yang disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika akademik. Ia mengaku tidak pernah mendapat proses klarifikasi maupun surat peringatan (SP) sebelum keputusan pemecatan tersebut dikeluarkan.
Menurut Arsyad, pemberitahuan mengenai pemecatan dirinya bahkan disampaikan hanya melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp menjelang Idulfitri 2026.
Ia menyebut, kebijakan pemecatan tersebut tidak hanya menimpa dirinya. Sedikitnya terdapat 12 tenaga pengajar yang terdampak, terdiri dari delapan doktor dan empat magister.
“Secara akademis, saya tidak tahu pelanggaran apa yang saya lakukan. Di surat keputusan (SK) pemecatan, hanya disebutkan bahwa saya melanggar etika akademis karena tidak menghadiri beberapa agenda pelantikan yang diadakan universitas,” ujar Arsyad, Kamis (10/9/2026).
Arsyad yang merupakan mantan IT Country Manager perusahaan asal Jerman itu menilai, pemberhentian seorang akademisi semestinya didasarkan pada pelanggaran yang jelas dan serius.
Menurutnya, pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar pemberhentian akademisi antara lain berkaitan dengan kejahatan keuangan maupun perbuatan asusila.
Ia menduga pemberhentian dirinya berkaitan erat dengan konflik internal serta dualisme kepemimpinan rektor yang terjadi di Unsultra.
Arsyad menjelaskan, pada 31 Desember 2025, Prof. Andi Bahrun telah dilantik sebagai Rektor Unsultra oleh Ketua Yayasan. Pelantikan tersebut, kata dia, turut dihadiri Kepala LLDIKTI serta Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama jajaran.
Atas dasar itu, Arsyad menilai kepemimpinan Prof. Andi Bahrun pada saat itu sah secara hukum dan mendapat pengakuan dari kementerian terkait.
Namun, beberapa bulan kemudian kembali berlangsung pelantikan rektor versi lain yang tidak dihadirinya. Ketidakhadirannya dalam agenda pelantikan tersebut diduga menjadi salah satu alasan dirinya kemudian diberhentikan dengan tuduhan pelanggaran etika akademik.
“Kalau ketidakhadiran dalam pelantikan dianggap sebagai pelanggaran etika, tentu ini perlu dijelaskan secara terbuka. Karena saya perlu tahu secara jelas aturan apa yang saya langgar,” katanya.
Di sisi lain, Arsyad menegaskan bahwa secara de jure, dirinya masih tercatat sebagai Wakil Dekan FEB Unsultra.
Hal itu karena hingga kini dirinya mengaku belum pernah menerima surat pemberhentian resmi dari jabatan struktural tersebut. Selain itu, namanya juga masih tercatat aktif dalam sistem kampus.
Meski demikian, pemberhentian tersebut telah berdampak langsung terhadap aktivitas akademiknya.
Menjelang semester ganjil, nama Arsyad tiba-tiba dicoret dari daftar pengampu mata kuliah, pembimbing skripsi, hingga tim penguji mahasiswa.
“Dua hari setelah saya menandatangani beberapa skripsi mahasiswa untuk diuji, nama saya langsung dicoret sebagai pembimbing dan penguji. Semua mata kuliah saya dicabut,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap mahasiswa yang selama ini berada dalam bimbingannya. Arsyad mengaku menerima sejumlah respons dari mahasiswa yang merasa sedih dan kecewa karena pemberhentian dirinya dilakukan secara mendadak.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan akademik maupun hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, Pewarta Media ini masih berupaya menghubungi pihak Unsultra untuk memperoleh klarifikasi dan keterangan resmi terkait tudingan pemberhentian sepihak serta persoalan dugaan pelanggaran etika akademik tersebut. (red)
