;
Daerah  

Pemkot Kendari Masih Tunggu Kepastian Seleksi CPNS 2027, Formasi Teknis Jadi Prioritas

MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait rencana pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diperkirakan berlangsung pada 2027 mendatang.

Hingga November 2026, belum ada surat resmi maupun petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengenai jadwal pembukaan seleksi CPNS tersebut. Meski demikian, Pemkot Kendari mulai melakukan persiapan awal, terutama dalam memetakan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KemenPAN-RB untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai rencana rekrutmen CPNS. Namun, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemerintah pusat juga masih menunggu perkembangan kebijakan dan keputusan resmi terkait pelaksanaan seleksi.

Menurutnya, pemerintah daerah diminta tetap mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu kebijakan pembukaan seleksi CPNS telah ditetapkan. Persiapan tersebut penting agar daerah dapat segera menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, termasuk menyusun kebutuhan formasi berdasarkan kondisi kepegawaian masing-masing daerah.

“Secara resmi suratnya atau pemberitahuannya itu kami masih menunggu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB, mereka juga sementara menunggu dan menyampaikan kepada daerah untuk bersiap saja apabila suatu saat dibuka secara resmi,” ujar Alfian, Rabu (18/11/2026).

Alfian menjelaskan, dalam proses penerimaan CPNS, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah kuota yang akan diberikan. Penetapan formasi dan alokasi kebutuhan ASN menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB.

Sementara itu, BKPSDM bertugas melakukan analisis kebutuhan pegawai, memetakan jabatan yang masih mengalami kekurangan tenaga, serta menyusun usulan formasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.

Dalam penyusunan usulan tersebut, BKPSDM Kota Kendari berencana memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus. Formasi teknis dinilai perlu menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah bidang yang menjadi perhatian di antaranya tenaga teknis perdagangan, perindustrian, mediator, tenaga teknis penetera, hingga tenaga kefarmasian. Selain itu, kebutuhan tenaga administrasi umum juga menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Kendari.

Menurut Alfian, kebutuhan tenaga teknis tersebut perlu diperhatikan karena setiap OPD memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda. Tidak semua kebutuhan organisasi dapat dipenuhi hanya melalui penambahan tenaga administrasi, sehingga diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

Dengan demikian, apabila seleksi CPNS 2027 nantinya dibuka, usulan formasi akan diarahkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan jabatan yang membutuhkan penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Selain melalui jalur CPNS, kebutuhan tenaga administrasi umum juga berkaitan dengan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema PPPK paruh waktu. Skema tersebut menjadi salah satu bagian dari penataan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Meski demikian, rencana pengusulan formasi CPNS maupun penambahan ASN tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian BKPSDM Kota Kendari adalah komposisi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alfian menyebutkan, persentase belanja pegawai Pemkot Kendari saat ini telah berada di atas 30 persen dari batas ambang yang diperbolehkan bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan terkait penerimaan pegawai baru.

Menurutnya, penambahan jumlah ASN harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan fiskal daerah. Sebab, penerimaan pegawai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga berdampak terhadap kewajiban belanja pegawai dalam APBD setiap tahunnya.

Karena itu, BKPSDM akan melakukan pembahasan dan konsultasi lebih lanjut dengan pimpinan daerah sebelum menetapkan jumlah formasi yang akan diusulkan. Pemetaan kebutuhan pegawai nantinya akan disandingkan dengan kondisi keuangan daerah agar kebijakan penerimaan ASN tidak membebani anggaran pemerintah.

Alfian menegaskan, keputusan mengenai jumlah formasi yang akan diterima sepenuhnya bergantung pada pertimbangan pimpinan daerah. Pemkot Kendari nantinya akan mempertimbangkan apakah seluruh kuota yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan atau perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

Artinya, meskipun pemerintah pusat nantinya memberikan alokasi kebutuhan CPNS untuk Kota Kendari, pemerintah daerah tetap harus melakukan kajian sebelum memutuskan jumlah formasi yang akan direalisasikan.

Pertimbangan tersebut juga diperlukan agar penerimaan ASN dapat berjalan seimbang antara kebutuhan pelayanan publik, ketersediaan sumber daya manusia, serta kemampuan pembiayaan daerah.

Di sisi lain, BKPSDM Kota Kendari juga memastikan bahwa peluang bagi tenaga PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, untuk mengikuti seleksi CPNS tetap terbuka.

Alfian menyampaikan, status sebagai tenaga PPPK tidak secara otomatis menutup kesempatan seseorang untuk mengikuti seleksi CPNS. Sepanjang yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan yang ditetapkan dalam proses seleksi, kesempatan tersebut tetap dapat dimanfaatkan.

Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan calon peserta adalah ketentuan batas usia maksimal 35 tahun. Dengan demikian, tenaga PPPK yang masih memenuhi persyaratan usia dan ketentuan lainnya tetap memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam seleksi CPNS.

“Tenaga PPPK diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS selama masih memenuhi syarat,” pungkasnya.

BKPSDM Kota Kendari pun masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait jadwal, mekanisme, serta ketentuan teknis pelaksanaan seleksi CPNS 2027. Sembari menunggu kepastian tersebut, pemetaan kebutuhan formasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah menjadi langkah awal untuk mempersiapkan kemungkinan dibukanya rekrutmen ASN.

Dengan mengutamakan kebutuhan tenaga teknis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Pemkot Kendari berharap kebijakan penerimaan ASN ke depan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

;