MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai mematangkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Salah satu langkah yang disiapkan yakni menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra). Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang akhir tahun.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan BI Sultra menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program pengendalian harga pangan. Terlebih, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, dukungan berbagai pihak dinilai sangat dibutuhkan agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal.
Menurutnya, momentum perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan. Beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan bahan pangan lainnya cenderung mengalami peningkatan permintaan.
Situasi tersebut berpotensi memicu fluktuasi harga di pasaran apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, Pemkot Kendari berupaya mengambil langkah preventif melalui pelaksanaan GPM dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
“Untuk mengantisipasi lonjakan harga itu, tentu Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan, dengan keterbatasan anggaran yang ada, berupaya menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia,” ungkap Abdul Rauf, kemarin.
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BI Sultra terkait rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari hasil komunikasi awal, BI memberikan respons positif dan mempersilakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari untuk mengajukan proposal dukungan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
Respons tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Kendari dalam memperluas dukungan pembiayaan dan pelaksanaan program stabilisasi harga pangan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan kegiatan GPM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga yang membutuhkan akses terhadap bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kendari itu berharap dukungan BI Sultra dapat segera terealisasi sehingga rencana pelaksanaan pangan murah bisa segera ditindaklanjuti.
Selain menggandeng BI, Dinas Ketahanan Pangan juga berencana melibatkan sejumlah pihak lainnya, di antaranya PT Sinar Sosro Indonesia, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) olahan pangan, serta sejumlah distributor bahan kebutuhan pokok.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan komoditas yang dipasarkan dalam kegiatan GPM. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga memiliki alternatif tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun.
Abdul Rauf menegaskan, Gerakan Pangan Murah bukan sekadar kegiatan menjual bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari pasaran. Lebih dari itu, program tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, aktivitas jual beli dalam kegiatan pangan murah dapat mendorong perputaran uang di tengah masyarakat. Apalagi, apabila pelaksanaannya melibatkan UMKM lokal dan pelaku usaha pangan, kegiatan tersebut sekaligus membuka ruang bagi produk-produk lokal untuk dipasarkan kepada konsumen.
“Kalau ada Gerakan Pangan Murah, interaksi ekonomi masyarakat paling bawah juga akan bergerak. Kita ingin ada perputaran uang di tengah masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi pasokan dan ketersediaan komoditas di daerah. Sebab, keseimbangan antara permintaan dan pasokan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar.
Dalam konteks tersebut, kondisi cuaca juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Abdul Rauf mengingatkan bahwa wilayah Kota Kendari dan sejumlah daerah sekitarnya masih menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian dan produksi pangan.
Kalaupun hujan mulai turun pada November atau Desember 2026, hasil pertanian diperkirakan belum dapat langsung dinikmati dalam waktu dekat. Proses tanam hingga panen membutuhkan waktu sehingga hasilnya diperkirakan baru bisa dinikmati sekitar April 2027.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena terdapat masa transisi yang harus diantisipasi untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan. Apabila tidak dikelola dengan baik, keterbatasan pasokan pada periode tertentu berpotensi memberikan tekanan terhadap harga sejumlah komoditas.
Karena itu, menurut Abdul Rauf, pemerintah tidak bisa hanya menunggu terjadinya kenaikan harga untuk kemudian mengambil tindakan. Langkah antisipasi melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan harga, serta penyediaan pangan dengan harga terjangkau harus dipersiapkan lebih awal.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah memiliki peran strategis dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi alternatif ketika harga di pasar mengalami kenaikan.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian yakni beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog. Dalam kegiatan tersebut, beras SPHP dijual dengan harga Rp58 ribu per kemasan lima kilogram.
Kehadiran beras SPHP dalam kegiatan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan utama dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, penyediaan komoditas tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga beras sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Pemkot Kendari berharap rencana kolaborasi bersama BI Sultra dan sejumlah mitra lainnya dapat segera terealisasi. Dengan sinergi tersebut, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menjadi langkah efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan, mengendalikan gejolak harga, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Melalui berbagai langkah antisipatif tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat Kota Kendari dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 tanpa terbebani kenaikan harga yang berlebihan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Kendari dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya sektor pangan, agar tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum akhir tahun. (Adv)












