MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, bersama sejumlah bupati dan walikota se-Sultra menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Kamis (17/7) malam di Wisma Mandiri II, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas strategi percepatan pembangunan perumahan di Sultra sebagai bagian dari program nasional tiga juta rumah, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan perbankan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan kondisi backlog perumahan di Sultra, terutama di kawasan pesisir, yang dinilai sangat memerlukan perhatian. Ia menekankan pentingnya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegas Andi Sumangerukka.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Maruarar Sirait menyatakan bahwa secara nasional, Indonesia masih menghadapi kekurangan perumahan hingga tiga juta unit. Salah satu solusi utama yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah mengoptimalkan penggunaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor pertambangan.
Ia mencontohkan keberhasilan beberapa perusahaan seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra, yang telah membangun ribuan rumah melalui skema CSR tanpa mengandalkan dana pemerintah.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujar Maruarar.
Selain mengandalkan CSR, Kementerian PKP juga menggandeng sektor perbankan seperti BTN dan BP TAPERA, untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan suku bunga rendah hanya 5%.
Sebagai bentuk dukungan digitalisasi proses, Heru Nugroho dari BP TAPERA turut memperkenalkan platform Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id), yang memungkinkan proses verifikasi rumah dilakukan secara online.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Pusat berupaya mendorong percepatan realisasi program tiga juta rumah demi mewujudkan hunian yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (red)
