;

Menjangkau Pelosok dan Kepulauan, Pemprov Sultra Masifkan Gerakan Pangan Murah

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka saat meninjau langsung program Gerakan Pangan Murah. (Dok. Istimewa)
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka saat meninjau langsung program Gerakan Pangan Murah. (Dok. Istimewa)

MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

Hingga November 2026, Pemprov Sultra telah melaksanakan GPM sebanyak 262 kali yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah daerah masih menjadwalkan 11 kali pelaksanaan GPM hingga akhir tahun 2026. Kegiatan tersebut akan menjangkau sejumlah kabupaten sebagai bagian dari komitmen memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih bersahabat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sultra, Ari Sismanto mengatakan, pelaksanaan GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada sektor pangan.

Terlebih, inflasi Sultra saat ini tercatat sebesar 4,74 persen secara tahunan atau year on year (yoy), angka yang masih berada di atas tingkat inflasi nasional.

“Saat ini inflasi Sultra berada di angka 4,74 persen year on year. Ini berada di atas nasional. Jadi, GPM ini adalah upaya yang kita laksanakan,” kata Ari Sismanto, Jumat (13/11/2026).

Melalui program tersebut, pemerintah menghadirkan akses pangan yang lebih dekat dengan masyarakat dengan mempertemukan konsumen secara langsung dengan produsen maupun distributor.

Pola distribusi ini diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang terlalu panjang sehingga sejumlah komoditas pangan dapat dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Dengan demikian, GPM tidak hanya menjadi sarana penyediaan bahan pangan murah, tetapi juga memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa terbebani fluktuasi harga.

Ari menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Sultra.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen melanjutkan program tersebut secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga yang wajar.

“Pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga pangan. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan kegiatan ini agar masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga wajar dan kualitas yang baik,” tuturnya.

Dari seluruh wilayah Sultra, Kota Kendari tercatat sebagai daerah dengan frekuensi pelaksanaan GPM terbanyak, yakni sekitar 70 kali.

Ke depan, Pemprov Sultra akan semakin memperluas jangkauan program tersebut, termasuk menyasar masyarakat yang berada di wilayah pelosok dan kepulauan.

Langkah ini menjadi penting mengingat karakteristik geografis Sultra yang memiliki wilayah kepulauan cukup luas. Kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu tantangan dalam distribusi pangan, yang turut memengaruhi ketersediaan pasokan dan pembentukan harga di tingkat masyarakat.

Melalui perluasan GPM, pemerintah ingin memastikan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), yang terus mendorong pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat.

“Bapak gubernur akan terus memasifkan Gerakan Pangan Murah ini, sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari,” pungkas Ari.

Dengan pelaksanaan GPM yang semakin masif dan menjangkau wilayah lebih luas, Pemprov Sultra berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok dan kepulauan Bumi Anoa. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

;