MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp200 miliar untuk pengembangan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2026. Total dana yang digelontorkan mencapai Rp185,9 miliar dan difokuskan untuk memperkuat sektor hulu sebagai fondasi menuju hilirisasi pada 2028–2029.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah terverifikasi berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan). Dana itu akan disalurkan ke 15 kabupaten sebagai bagian dari pelaksanaan visi-misi Gubernur dalam memperkuat struktur dasar perkebunan sebelum masuk tahap industrialisasi hasil.
“Untuk Kota Kendari dan Kota Baubau, alokasi bantuan difokuskan pada pengembangan komoditas hortikultura,” ujar Rusdin saat ditemui di kantornya, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran Rp185,9 miliar tersebut diarahkan pada penguatan sektor hulu, meliputi bantuan benih unggul, distribusi pupuk, serta dukungan Hari Orang Kerja (HOK) bagi kelompok tani pada masa penanaman.
Pemerintah daerah memastikan usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) yang diajukan telah melalui proses verifikasi ketat guna menjamin ketepatan sasaran, baik dari sisi lokasi tanam maupun kelompok penerima manfaat.
Jika penguatan hulu berjalan optimal, pemerintah menargetkan tercapainya surplus komoditas dalam tiga tahun ke depan. Selanjutnya, pada 2028–2029, program akan diarahkan pada hilirisasi melalui pembangunan pabrik skala kecil, menengah, hingga besar untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan.
Dari total anggaran tersebut, dua daerah menerima porsi bantuan terbesar, yakni Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dengan komoditas pala, kelapa, dan kakao, serta Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan komoditas lada, pala, dan mete.
Sementara itu, wilayah kepulauan difokuskan pada pengembangan kelapa dan mete. Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna Barat didominasi komoditas mete. Kabupaten Muna mendapat alokasi kelapa dan mete, sedangkan Kabupaten Wakatobi memperoleh alokasi kelapa dalam jumlah besar pada tahun ini.
Rusdin menambahkan, saat ini program masih dalam tahap mini kompetisi di Kementan. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dapat dimulai pada Mei atau Juni 2026 agar proses penanaman sesuai dengan kalender tanam.
Ia menegaskan, sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan realisasi anggaran tersebut dalam mendorong percepatan hilirisasi perkebunan di Sultra. (sal)
