MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) merespons aksi blokade jalan provinsi yang dilakukan masyarakat Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur), Kamis (4/6/2026).
Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pongkowulu Bersatu tersebut dilakukan dengan mendirikan tenda besi di tengah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Baubau, Kabupaten Buton, hingga Ereke. Aksi itu merupakan bentuk protes warga terhadap kondisi jalan yang dinilai rusak dan membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua.
Menurutnya, Buton Utara memiliki posisi strategis sebagai sentra produk kelautan dan pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
“Sejak tahun 2025 lalu, Pemprov Sultra telah melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan di Buton Utara. Ada tiga ruas jalan yang diperbaiki dengan total panjang sekitar 16 kilometer, yakni Lambale–Ereke, Simpang Tiga Bubu Ronta, dan Ronta–Ereke,” ujar Andi Syahrir, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Pemprov kembali memprogramkan peningkatan ruas Lambale–Ereke sepanjang 5 kilometer yang saat ini sedang memasuki tahap persiapan lelang.
Sementara untuk ruas jalan di Desa Pongkowulu, terdapat dua langkah yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, perbaikan pada titik paling kritis yakni tanjakan Pongkowulu yang saat ini menjadi lokasi aksi pemblokiran warga.
“Untuk titik tanjakan yang kondisinya sangat parah dan rawan kecelakaan, kami akan melakukan perbaikan pemeliharaan sepanjang sekitar 150 meter menggunakan anggaran APBD. Pekerjaan ini direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2026,” jelasnya.
Selain penanganan darurat tersebut, Pemprov Sultra juga mengusulkan pembangunan ruas jalan Pongkowulu sepanjang 5 kilometer melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Dokumen usulan Inpres Jalan Daerah saat ini sedang disusun oleh tim Bina Marga. Jadi penanganan ruas Pongkowulu secara menyeluruh akan diupayakan melalui program tersebut,” tambahnya.
Andi Syahrir juga menanggapi narasi yang berkembang terkait kondisi sejumlah ruas jalan di Sultra yang disebut tidak tersentuh pembangunan selama puluhan tahun.
Menurutnya, justru pada masa pemerintahan Gubernur ASR dan Wakil Gubernur Hugua, berbagai ruas jalan yang lama terbengkalai mulai mendapat perhatian serius dan masuk dalam program pembangunan.
“Ruas-ruas jalan yang selama puluhan tahun tidak tersentuh kini mulai ditangani. Jalan di Pongkowulu menjadi salah satu prioritas, begitu juga sejumlah ruas lain di daerah yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat, termasuk di Kolaka Utara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi terus berupaya menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan infrastruktur yang telah berlangsung bertahun-tahun di Sulawesi Tenggara.
“Kehadiran Pak ASR dan Pak Hugua diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai persoalan daerah yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tutupnya. (sal)
