MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Andi Sumangerukka memperoleh alokasi program cetak sawah baru seluas 24.700 hektare pada tahun 2026.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan pendanaan yang bersumber dari APBN.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Muhammad Taufik, mengungkapkan bahwa sebelumnya Sultra hanya memperoleh alokasi 14.700 hektare. Namun, kuota tersebut kemudian bertambah 10 ribu hektare sehingga total mencapai 24.700 hektare.
Penambahan kuota ini disampaikan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Gubernur Sultra dalam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar XXVI yang digelar di Makassar, Kamis (26/3/2026).
Program cetak sawah baru tersebut akan tersebar di 16 kabupaten dan kota di Sultra, yakni Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau.
“Saat ini, pelaksanaan program masih berada pada tahap survei, investigasi, dan desain (SID),” ujar Prof Taufik saat diwawancarai di kantornya, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, proses SID dilakukan oleh tim dari Universitas Halu Oleo. Tahap ini menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang layak sebelum proses cetak sawah dimulai.
Selain itu, Pemprov Sultra bersama pemerintah kabupaten dan kota tengah menyiapkan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) guna memastikan kesiapan lahan dan petani yang akan terlibat dalam program tersebut. Koordinasi dengan tim SID juga terus dilakukan, termasuk dalam penyesuaian tambahan 10 ribu hektare lahan.
“Target penyelesaian desain dijadwalkan pada 27 April 2026. Setelah itu, program akan masuk tahap kontrak pelaksanaan untuk pengerjaan di lapangan,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemprov Sultra telah membentuk 33 Brigade Pangan. Setiap brigade beranggotakan 15 orang yang terdiri dari pemilik lahan serta tenaga teknis, seperti mekanik.
Masing-masing brigade akan mengelola sekitar 150 hektare lahan dan mendapatkan dukungan sarana produksi dari pemerintah, mulai dari mesin tanam, traktor roda empat, mesin panen, pompa air, alat semprot, hingga bantuan benih dan pupuk guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerah. (red)
