MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia (RI), Immanuel Ebenezer, melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/6). Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Wakil Gubernur Sultra, Hugua, dan disambut langsung oleh Kepala BPVP Kendari, Amran, bersama jajaran pegawai.
Dalam kunjungannya, Wamenaker meninjau sejumlah workshop pelatihan seperti otomotif, listrik, sepeda motor, hingga las (welder). Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi yang terintegrasi.
“Kolaborasi ini penting agar kita bisa memitigasi persoalan ketenagakerjaan di daerah. Melalui BPVP ini, masyarakat yang kurang memiliki keterampilan dapat dilatih dan di-upskilling,” ujar Immanuel saat diwawancarai.
Menurutnya, keberadaan BPVP seperti di Kendari menjadi sangat strategis, terutama bagi daerah seperti Sultra yang memiliki banyak kawasan industri dan membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti operator alat berat dan welder. Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.
Terkait dengan lahan BPVP Kendari yang masih berstatus hibah, Wamenaker menyatakan hal itu bukan menjadi hambatan substansial.
“Tanahnya tetap di sini, tidak bisa dibawa ke Jakarta. Yang penting niat baik kita untuk membangun SDM lokal. Ini bukan untuk kementerian, tapi untuk warga Sultra,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua, mengapresiasi fasilitas pelatihan yang tersedia di BPVP Kendari. Ia mengaku baru mengetahui bahwa negara telah menyediakan sarana pelatihan selengkap itu, namun menyayangkan kurangnya informasi dan penjadwalan yang jelas kepada masyarakat.
“Fasilitasnya luar biasa, tapi banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Yang dari desa, apalagi, kesulitan datang ke sini karena tidak tahu kapan pelatihannya,” kata Hugua.
Ia mendorong agar BPVP memiliki jadwal pelatihan yang jelas dan terpublikasi sepanjang tahun, lengkap dengan kurikulum yang terbuka untuk publik. Menurutnya, ini akan memudahkan masyarakat dalam merencanakan keikutsertaan dan mendukung konsolidasi anggaran, baik dari APBD maupun dana rumah tangga.
“Kalau masyarakat tahu pelatihan ada tiap bulan, mereka bisa siap-siap. Bahkan bisa datang dengan biaya sendiri karena tahu waktunya. Jangan sampai fasilitas sudah ada, tapi tidak termanfaatkan optimal,” ujarnya.
Wagub juga menyoroti perlunya dukungan transportasi dan sosialisasi lebih luas, agar kehadiran BPVP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan tenaga kerja yang unggul dan siap menghadapi tantangan pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri. (FA)
