MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Hotel Claro Kendari, Minggu (2/11/2025). Acara tersebut dihadiri oleh ribuan kader, simpatisan, serta pengurus Partai Golkar dari 17 kabupaten/kota se-Sultra.
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa Musda merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan partai, sekaligus menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat barisan kader menuju kemenangan politik di masa depan.
“Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi, forum konsolidasi untuk menyusun program, rekomendasi, serta memilih ketua,” ujar Bahlil.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Hery Asiku, Ketua DPD I Golkar Sultra periode sebelumnya, atas dedikasinya dalam membawa Golkar menjadi semakin solid dan berkembang.
“Terima kasih kepada Pak Hery Asiku yang telah membawa Partai Golkar semakin kuat. Siapapun yang terpilih dalam Musda ini harus punya visi besar ke depan, bagaimana Golkar bisa menambah kursi di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tegasnya.
Bahlil menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi partai dari seluruh tingkatan struktur, mulai dari pengurus provinsi, kabupaten, hingga ke desa.
“Kekuatan Partai Golkar ada pada kesolidan kadernya. Konsolidasi harus dilakukan secara berjenjang dari atas sampai ke akar rumput,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengulas sejarah panjang Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang lahir dari semangat persatuan dan pembangunan bangsa.
Menutup sambutannya, ia berpesan agar seluruh kader tetap menjaga kekompakan pasca-Musda dan terus berinovasi menghadapi dinamika politik ke depan.
“Usai Musda, jangan bercerai-berai. Tetap kompak dan solid, karena itulah filosofi Golkar. Kalau Golkar mau bertahan dan menang, maka pengurusnya harus kreatif dan inovatif,” pungkasnya.
Musda ke-XI Golkar Sultra ini menjadi momentum penting bagi partai berlambang pohon beringin tersebut dalam menentukan arah dan kepemimpinan baru di tingkat provinsi menjelang kontestasi politik mendatang. (**)
