;

Pemprov Sultra Fokus Rehabilitasi Rutilahu di Kampung Nelayan, Sasar 10 Daerah

Martin Efendi Patulak. (FOTO: FAYSAL/MS)
Martin Efendi Patulak. (FOTO: FAYSAL/MS)

MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melanjutkan program pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), dengan fokus khusus pada kampung nelayan.

Program tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, dan direncanakan menyasar 10 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, terdiri dari empat wilayah daratan dan enam wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, Martin Efendi Patulak, mengatakan program Rutilahu tahun ini merupakan arahan langsung Gubernur Sultra untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya nelayan yang selama ini masih menempati rumah tidak layak huni.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Gubernur, tahun ini diprogramkan rehabilitasi atau pembangunan rumah tidak layak huni, namun difokuskan pada kawasan nelayan atau kampung-kampung nelayan,” ujar Martin, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, masing-masing kabupaten dan kota yang menjadi sasaran program akan memperoleh bantuan sebanyak 100 unit rumah. Untuk wilayah daratan, daerah yang telah ditetapkan antara lain Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Bombana, dan Kolaka, sementara satu lokasi lainnya masih akan dibahas lebih lanjut.

Adapun untuk wilayah kepulauan, program ini dipastikan akan dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna. Daerah-daerah tersebut juga menjadi lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan didukung dengan pembangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat nelayan di sekitarnya.

“Rumah-rumah nelayan yang tidak layak huni di sekitar kawasan kampung nelayan akan kita bangun dan rehabilitasi. Namun semua pelaksanaannya tetap dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat,” jelasnya.

Menurut Martin, anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit rumah diperkirakan sebesar Rp50 juta. Total anggaran yang telah tercantum dalam APBD induk saat ini sebesar Rp25 miliar, dan berpeluang bertambah melalui pergeseran atau perubahan anggaran.

Pelaksanaan program Rutilahu ini akan menggunakan skema swakelola seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di mana pengadaan material dilakukan melalui toko yang ditunjuk oleh kelompok penerima manfaat.

“Sementara itu, tenaga tukang akan ditentukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan. Target kita program ini tuntas dalam tahun ini,” pungkasnya. (sal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

;