MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Total alokasi bantuan yang diterima Sultra tahun ini mencapai 10.000 unit rumah, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3.077 unit.
Peningkatan tersebut merupakan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk audiensi yang dilakukan Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Wisma Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, pada 2 Juni 2026.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sultra, Martin Efendi Patulak, menjelaskan bahwa awalnya Sultra memperoleh alokasi BSPS sebanyak 9.350 unit rumah dari APBN tahun 2026. Namun setelah pertemuan antara Gubernur Sultra dan Menteri PKP, pemerintah pusat menambah kuota sebanyak 650 unit sehingga totalnya menjadi 10.000 unit.
“Bapak Menteri Perumahan menambah alokasi BSPS APBN dari 9.350 unit menjadi 10.000 unit. Tambahan 650 unit tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten yang sebelumnya memperoleh kuota relatif kecil,” ujar Martin, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, tambahan bantuan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 10.000 unit bantuan bedah rumah akan tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sultra.
Martin mengatakan, program ini menjadi salah satu strategi utama Pemerintah Provinsi Sultra dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.
“Dengan jumlah 10.000 unit, dampaknya cukup signifikan terhadap penurunan rumah tidak layak huni. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang berada pada desil 1 sampai desil 4,” katanya.
Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemprov Sultra juga mengalokasikan program bedah rumah daerah sebanyak 602 unit yang akan dilaksanakan di 15 kabupaten. Program tersebut saat ini masih dalam proses review dokumen perencanaan dan anggaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Martin menambahkan, perbaikan rumah layak huni juga diyakini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal yang sehat dinilai dapat membantu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, tentu kondisi kesehatan mereka akan lebih baik. Ini juga menjadi bagian dari upaya menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur Andi Sumangerukka tidak hanya fokus pada pembangunan dan rehabilitasi rumah, tetapi juga penataan lingkungan di kawasan kumuh yang menjadi lokasi pelaksanaan program perumahan.
Terkait pelaksanaan program BSPS yang bersumber dari APBN, Martin mengatakan saat ini proses verifikasi penerima manfaat tengah berlangsung dan ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan. Sementara program bedah rumah yang dibiayai APBD Sultra ditargetkan mulai berjalan setelah proses review anggaran selesai pada akhir Juni 2026.
Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan kembali mengunjungi Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026 untuk melihat perkembangan pelaksanaan bantuan perumahan di daerah tersebut.
“Pak Menteri direncanakan datang lagi setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI untuk melihat langsung progres bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara,” tutup Martin. (sal)
