MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kendari, menyapa sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Kambu dan Kecamatan Baruga, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di halaman Gedung Promosi Tenaga Kerja, kawasan Kolam Retensi, tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi titik keempat dari lima rangkaian program Wali Kota Kendari Bersama Forkopimda Menyapa di wilayah Kota Kendari.
Wali Kota Siska mengatakan, kehadiran pemerintah bersama jajaran Forkopimda di tengah masyarakat bertujuan untuk mendengar langsung berbagai persoalan serta harapan warga di masing-masing wilayah.
“Tujuan kami datang ke sini adalah mendengarkan langsung apa yang menjadi permasalahan dan harapan di wilayah bapak ibu semua. Kami ingin menyerap masukan-masukan yang bapak ibu rasakan di wilayah,” kata Siska.
Menurutnya, forum tersebut sengaja menghadirkan para pengambil kebijakan dan pengambil keputusan, mulai dari unsur Forkopimda, DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, RT/RW hingga tokoh masyarakat. Dengan demikian, setiap aspirasi yang disampaikan warga dapat langsung diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Semua lengkap, para pengambil kebijakan dan keputusan hadir. Jadi kalau bapak ibu memberikan aspirasi, saya rasa tidak ada lagi yang perlu diragukan,” ujarnya.
Dalam dialog yang dimoderatori Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan yang masih menjadi perhatian di wilayah Kambu dan Baruga.
Ketua LPM Arman, misalnya, mempertanyakan mekanisme bagi anak-anak yang ingin bersekolah di Sekolah Rakyat. Ia juga menyampaikan persoalan penerangan, layanan BPJS, serta menyatakan dukungannya terhadap program pengelolaan sampah melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS).
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Baruga, Nur Yamin, menyampaikan sejumlah aspirasi warga, mulai dari realisasi program alokasi Rp100 juta per RT, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur hingga penanganan banjir.
Terkait bantuan sosial, Nur Yamin meminta agar pendataan penerima dilakukan lebih akurat dengan melibatkan RT. Ia juga meminta Dinas Sosial melakukan peninjauan kembali terhadap data penerima, termasuk kategori desil yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan.
Aspirasi lainnya menyangkut perbaikan jalan di sekitar Lapas Utama di Laporo, pembangunan di kawasan tempat pemakaman umum (TPU), kebutuhan paving block di RT 7, normalisasi Kali Lalongori, hingga kejelasan pengelolaan kawasan Kolam Retensi.
Selain menyerap aspirasi warga, Wali Kota Siska juga menyoroti persoalan persampahan yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan utama Kota Kendari.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Kendari masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah. Dari sekitar 42 armada yang dimiliki, sebagian di antaranya sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.
Pemerintah Kota Kendari, lanjutnya, telah membeli enam unit truk sampah baru pada 2025. Namun, menurut Siska, penambahan armada tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.
Karena itu, Pemkot Kendari terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS).
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Siska juga menyerahkan bantuan pangan pemerintah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat.
Secara keseluruhan, bantuan pangan pemerintah di Kota Kendari menyasar sebanyak 27.660 kepala keluarga (KK). Khusus di Kecamatan Baruga, jumlah penerima mencapai 1.743 KK, sedangkan di Kecamatan Kambu sebanyak 1.296 KK.
Dengan demikian, total penerima bantuan pangan di dua kecamatan tersebut mencapai 3.039 KK. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi Wali Kota Kendari untuk memastikan program pemerintah berjalan seiring dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat wilayah. (red)
