MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan yang berpotensi meningkat menjelang puncak musim kemarau.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan Tahun 2026 yang dihadiri Gubernur Sultra bersama para bupati dan wali kota se-Sultra di halaman Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering.
Dalam arahannya, Gubernur Sultra menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh berhenti sebatas pelaksanaan apel dan simulasi. Seluruh jajaran diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, koordinasi, hingga mekanisme respons cepat di lapangan.
“Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi. Kita harus betul-betul siap menghadapi bencana,” tegas Gubernur.
Menurutnya, Karhutla dan kekeringan merupakan ancaman serius yang berpotensi terjadi setiap musim kemarau. Kondisi tersebut semakin kompleks akibat perubahan iklim global yang menyebabkan pola cuaca semakin sulit diprediksi serta meningkatkan risiko terjadinya bencana.
Karena itu, penanggulangan bencana harus bergeser dari pola reaktif menuju langkah preventif dan pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut harus didukung oleh data dan kajian ilmiah, perencanaan terpadu, serta komando lapangan yang jelas dan terukur.
Berdasarkan laporan dan rilis BMKG Sultra pada Juli 2026, dinamika atmosfer dan laut sepanjang tahun ini menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai. Hal tersebut juga sejalan dengan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra 2022–2026 yang memetakan sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi kering.
Untuk risiko Karhutla, terdapat tujuh daerah di Sultra yang masuk kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, serta Kota Kendari dan Baubau.
Sementara itu, Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan berada pada kategori risiko sedang.
Sedangkan untuk ancaman kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi. Ancaman tersebut diperkirakan meningkat menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada September hingga Oktober 2026.
Mengantisipasi kondisi itu, Gubernur meminta seluruh kepala daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengaktifkan posko siaga Karhutla di wilayah masing-masing.
Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat, khususnya pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, serta energi dan lingkungan.
Selain itu, patroli terpadu di kawasan rawan Karhutla diminta terus ditingkatkan. Dinas Kehutanan, Manggala Agni, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Korem, dan Polda diminta memperkuat pengawasan terhadap titik panas, terutama di wilayah berisiko tinggi dan kawasan hutan lindung.
“Begitu ada laporan titik api, tim harus segera bergerak. Jangan menunggu api membesar,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian. Larangan pembakaran lahan untuk membuka areal pertanian maupun perkebunan juga harus terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi krisis air. Cadangan sumber air alternatif serta distribusi air bersih menggunakan armada tangki harus dipersiapkan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.
Kesiapsiagaan sektor kesehatan turut menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan debu terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas dan rumah sakit diminta meningkatkan kesiapan pelayanan apabila terjadi peningkatan kasus penyakit akibat kondisi tersebut.
Selain memperkuat personel dan manajemen operasional, Gubernur juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana. Pemantauan melalui satelit, pemanfaatan data BMKG, big data, hingga aplikasi pelaporan bencana secara real time harus dimaksimalkan.
BPBD Provinsi Sultra diharapkan menjadi pusat kendali data yang mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh para pengambil keputusan.
Menutup arahannya, Gubernur kembali mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan langkah pencegahan dalam menghadapi potensi Karhutla dan kekeringan.
“Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan,” pungkasnya. (red)
