MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Dalam upaya mendukung program swasembada pangan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berfokus pada pembenahan infrastruktur irigasi.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menjelaskan bahwa kewenangan provinsi mencakup pengelolaan irigasi seluas 12.687 hektare dengan panjang saluran mencapai 143,960 kilometer.
Pahri Yamsul menambahkan, pengelolaan irigasi terbagi berdasarkan tingkat kewenangan. Irigasi dengan indikasi di atas 3.000 hektare menjadi kewenangan nasional, kemudian irigasi di bawah 3.000 sampai 1.000 hektare menjadi kewengan provinsi sementara 1.000 hektare kebawah menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
Meskipun kondisi fungsional irigasi saat ini cukup baik, yakni kewenangan provinsi 6,74% dalam kondisi sangat baik sekali, sementara baik 43,6% dan sedang 33,96% selanjutnya yang menjadi perhatian bahwa ada sekitar 15,65% irigasi yang berada dalam kondisi buruk dan memerlukan perhatian serius.
“Memang ada sejumlah tantangan, salah satunya adalah anomali cuaca yang berpengaruh terhadap kondisi irigasi. Untuk membenahi irigasi yang dalam kondisi buruk, kami memperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar untuk membenahi semua kondisi yang buruk tersebut” katanya saat diwawancarai, Jumat (20/12).
Selain itu, Pahri menambahkan bahwa pihaknya juga terus memelihara irigasi yang ada, mengingat tingginya sedimentasi yang terjadi. Beberapa wilayah yang menjadi fokus pemeliharaan antara lain Roraya, Tamboli, dan Wonco 1 dan Wonco 3, di wilayah Baubau-Buton.
“Dan tugas kami sekarang menjaga pemeliharaan irigasi agar visi misi bapak Presiden terkait swasembada pangan itu akan tetap terlaksana,” jelasnya.
Pada tahun 2024, Dinas SDA dan Bina Marga Sultra telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan irigasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di beberapa daerah. Di antaranya, di daerah Roraya, Woncok 1, Woncok 3, Tamboli, Bombana, dan Konsel, dengan anggaran mencapai kurang lebih dari Rp6 miliar.
“Jadi dia tersebar di Buton, Baubau, Bombana, di Muna Barat daerah Kambara dan Konawe serta Kolaka termasuk Konsel juga ada. Jadi dia tersebar,” ungkapnya.
Menjelang tahun 2025, Pahri menegaskan bahwa pemeliharaan irigasi akan tetap menjadi prioritas utama. Meskipun anggaran terbatas, pihaknya akan memaksimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada untuk memastikan visi Presiden terkait swasembada pangan tetap terwujud.
“Meski ada keterbatasan dana, kami akan fokus pada pekerjaan yang paling memungkinkan dan segera mengutamakan pemeliharaan irigasi agar visi swasembada pangan dapat tercapai,” tutup Pahri. (**)
