MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggagas Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra (PROSPERITI) sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus memperluas akses keuangan bagi petani.
Gagasan tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Gedung Learning Center OJK Sultra, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyatukan langkah dalam membangun ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang terintegrasi.
Kegiatan itu dihadiri BPJS Ketenagakerjaan, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas pengembangan PROSPERITI sebagai program yang mengintegrasikan akses keuangan dan perlindungan sosial bagi petani. Pembahasan mencakup pemetaan kebutuhan petani, pembagian peran masing-masing pihak, hingga penyusunan langkah tindak lanjut program.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan PROSPERITI dirancang untuk menghubungkan petani dengan layanan keuangan dan perlindungan sosial secara lebih terintegrasi.
“Petani tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko, tetapi juga membutuhkan akses pembiayaan, tabungan, asuransi, edukasi, dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Melalui PROSPERITI, kita ingin membangun ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Bismi.
Bismi menjelaskan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Sulawesi Tenggara. PDRB Sulawesi Tenggara pada 2024 mencapai Rp189,48 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,40 persen.
Sementara pada 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 23,79 persen terhadap PDRB Sulawesi Tenggara.
Di sisi lain, terdapat sekitar 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) serta kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Besarnya peran sektor pertanian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan dan akses keuangan bagi petani.
“Kita tidak ingin PROSPERITI berhenti sebagai konsep. Setelah ini perlu ada langkah konkret, mulai dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, pelaksanaan piloting, hingga evaluasi dan perluasan program,” tegas Bismi.
Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Luky Julianto, menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi petani yang merupakan pekerja bukan penerima upah.
Perlindungan tersebut diberikan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan mekanisme Keagenan Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) sebagai salah satu kanal untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani.
Perlindungan melalui program JKK dan JKM dapat diperoleh dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan. Hingga akhir 2026, terdapat diskon 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan.
Dengan iuran tersebut, petani memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah.
Luky menjelaskan, perluasan perlindungan bagi petani perlu didukung mekanisme layanan yang mudah dijangkau. Kelompok tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dapat dilibatkan sebagai kanal edukasi, pendaftaran, serta pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
BSI Siapkan Infrastruktur Keuangan
Dalam pengembangan ekosistem PROSPERITI, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan infrastruktur layanan keuangan melalui pembukaan rekening bagi petani sebagai tahap awal implementasi program.
Layanan tersebut terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sehingga petani dapat memperoleh akses terhadap tabungan, pembiayaan, dan perlindungan jaminan sosial dalam satu ekosistem.
Sebagai tahap awal, akan dilakukan pembukaan 50 rekening bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Rekening tersebut menjadi wadah bagi PPL untuk berperan sebagai agen Perisai yang membina sejumlah kelompok tani di wilayah binaannya.
Sinergi lintas pihak juga turut memperkuat pelaksanaan PROSPERITI sesuai dengan peran masing-masing.
BRMP mendukung penyediaan data dan pendampingan teknis bagi PPL dan kelompok tani melalui Simluhtan. Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan sinergi program pemerintah.
Sementara itu, Bank Indonesia mendukung aspek kebijakan makro, sistem pembayaran, dan literasi keuangan. Adapun Tani Merdeka Indonesia Sultra berperan dalam mobilisasi serta pendampingan petani secara langsung di lapangan.
Melalui PROSPERITI, sinergi lintas sektor diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap layanan keuangan formal, memperkuat perlindungan terhadap risiko sosial dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. (red)
