MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling terus memperkuat sinergi dan sinkronisasi program pusat dan daerah sebagai langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri para Sekda serta Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan agar berjalan seiring dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menanggapi hal itu, Sekda Sultra Asrun Lio menyebut forum nasional tersebut menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan di Sultra sesuai dengan prioritas nasional.
“Pemprov Sultra berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Melalui Rakor ini, kami memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan di Sultra sinkron dengan program pusat dan daerah,” tegasnya.
Asrun Lio menambahkan, pembangunan di Sultra diarahkan tidak hanya untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan dan keberlanjutan.
Sebagai bagian dari sinkronisasi pusat-daerah, Pemprov Sultra mendukung penuh implementasi sejumlah program prioritas nasional Tahun 2025, di antaranya: Ketahanan pangan, Makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, Kartu Digital Mahasiswa/Pelajar (KDMP/KKMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Rehabilitasi sekolah, Cek kesehatan gratis, Pembangunan rumah sakit berkualitas, Penanganan TBC, Pembangunan bendungan dan irigasi dan Penanganan sampah.
“Kami berkomitmen memastikan program prioritas nasional berjalan optimal di Sultra. Setiap program disesuaikan dengan kondisi lokal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Asrun Lio.
Ia menjelaskan, pasca Rakor IPDN, Pemprov Sultra akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut melalui rapat internal bersama seluruh perangkat daerah. Hasil pembahasan nasional tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program lintas sektor.
“Hasil Rakor IPDN ini tidak berhenti pada wacana, tetapi akan kami konkretkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih sinkron, efektif, dan berdampak luas,” tutupnya. (**)
