MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Regional Sulawesi Tahun 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Peluncuran program tersebut dipimpin langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti serta, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae serta Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran.
Dalam program tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperoleh alokasi bantuan perbaikan rumah sebanyak 8.973 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit.
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan mendorong masyarakat membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya agar menjadi hunian yang sehat, aman, dan layak huni.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi bantuan di Sultra menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Program Tiga Juta Rumah untuk masyarakat.
“Tahun lalu 1.129 unit, sekarang hampir 9.000 unit. Ini peningkatan yang luar biasa. Presiden Prabowo berkomitmen membangun dan merenovasi rumah rakyat secara masif,” ujar Maruarar.
Ia mengaku terharu saat melihat langsung kondisi rumah warga penerima bantuan di Poasia yang dinilainya masih sangat memprihatinkan. Menurutnya, peningkatan jumlah bantuan tersebut tidak lepas dari kerja keras jajaran Kementerian PKP dalam mengoptimalkan program meski dengan sumber daya yang terbatas.
Maruarar juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Tolong pastikan tidak ada korupsi. APBN ini hak rakyat dan harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia mengapresiasi kuatnya budaya gotong royong yang masih terjaga di masyarakat Sultra, termasuk keterlibatan berbagai pihak dalam membantu warga penerima bantuan. Ia juga memuji langkah Pemerintah Kota Kendari yang menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga selama proses rehabilitasi rumah berlangsung.
“Ini bentuk gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal seperti ini jarang terjadi dan sangat baik,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program BSPS merupakan salah satu program pemerintah yang paling nyata menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Tito, selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, baru kali ini terdapat program perumahan rakyat berskala besar yang secara khusus menyasar masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kegiatan ini sangat mulia. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ujar Tito.
Ia menambahkan, kehadiran sejumlah pejabat negara di lokasi penerima bantuan merupakan simbol perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat kecil.
“Kita mungkin hanya sebentar hadir di rumah warga, tetapi kehadiran Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, dan anggota DPR RI menunjukkan negara hadir dan peduli,” katanya.
Purnawirawan Jenderal Polri itu berharap program BSPS dapat terus berlanjut dan ditingkatkan setiap tahun sehingga persoalan backlog perumahan serta rumah tidak layak huni di Indonesia semakin berkurang.
Di sisi lain, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh penyaluran bantuan BSPS dilakukan berdasarkan data yang disiapkan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 1,05 juta rumah tangga di Sulawesi yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Khusus Sulawesi Tenggara jumlahnya mencapai sekitar 119 ribu rumah tangga. Secara nasional, angka rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni mencapai 18,77 juta,” jelas Amalia.
Ia menerangkan, penentuan penerima BSPS mengacu pada tiga aspek utama, yakni pemerataan, keadilan, dan kebutuhan khusus wilayah. Salah satu syarat utama penerima bantuan adalah masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 dalam DTSEN.
“Data terbaru DTSEN per April 2026 mencatat sebanyak 289 juta individu dan 95,3 juta keluarga. Data inilah yang menjadi basis penyaluran bantuan BSPS,” ujarnya.
Amalia memastikan BPS akan terus mendukung pemerintah dalam menghadirkan kebijakan berbasis data agar bantuan sosial maupun program perumahan dapat tepat sasaran.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran BSPS di Sultra sebesar Rp179,46 miliar. Setiap penerima bantuan memperoleh dana sebesar Rp20 jutauntuk perbaikan rumah.
Dari total 8.973 unit bantuan, sebanyak 7.238 unit berada di wilayah pesisir, 902 unit di kawasan perdesaan, dan 833 unit di wilayah perkotaan.
Kabupaten Kolaka menjadi daerah penerima bantuan terbesar dengan 2.248 unit, disusul Kabupaten Muna 888 unit, Konawe Selatan 793 unit, Kota Kendari 548 unit, Wakatobi 541 unit, Konawe 491 unit, dan Muna Barat 487 unit.
Selanjutnya, Kolaka Utara memperoleh 424 unit, Kolaka Timur 411 unit, Buton Tengah 388 unit, Buton 319 unit, Bombana 291 unit, Kota Baubau 285 unit, Konawe Kepulauan 259 unit, serta Buton Selatan, Buton Utara, dan Konawe Utara masing-masing 200 unit.
Pengerjaan rehabilitasi rumah dijadwalkan mulai Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026, sehingga ribuan masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara dapat segera menempati rumah yang lebih layak, sehat, dan aman. (**)
