MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), kini kembali menguatkan sinergi dalam upaya peningkatan ekonomi Daerah. Upaya itu bakal dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya dalam harmonisasi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pertemuan itu pihaknya juga membahas rencana pemerintah pusat untuk berinvestasi ke daerah.
Kepala DJPb Sultra Syarwan mengatakan, kunjungan dengan Sekprov Sultra kali ini dalam rangka upaya harmonisasi APBN dan APBD. Karena itu perlu kolaborasi dengan Pemprov Sultra.
“Kita sudah sampaikan kepada Sekda Sultra, kolaborasi bersama Pemprov Sultra tentu penting. Dimana sesuai arahan Sekda Sultra bila terkait harmonisasi APBN dan APBD kita di dorong berkoordinasi langsung dengan BPKAD, Bapenda dan Bappeda,”kata Syarwan saat berkunjung di kantor Gubernur Sultra, Senin (7/8).
Selain itu, pihaknya juga bakal memperkuat sinergi dalam pengelola BLUD yang baik.
“Saat ini untuk pendampingan dan pembinaan BLUD kita sudah intens lakukan. Namun sinergi itu akan kita perkuat melalui MoU dan insyaallah akan kita lakukan secepatnya,” bebernya.
Dijelaskan, dalam menjalin kolaborasi bersama, tentu banyak hal yang bakal dilakukan. Terlebih dalam mendorong perekonomian daerah. Apalagi APBN dapat menjadi penopang perekonomian daerah.
“Tadi kita juga membahas rencana pemerintah pusat untuk berinvestasi ke daerah. Jadi kami nanti menginventarisir potensi-potensi investasi apa saja yang ada di daerah ini yang bisa kita bangun sehingga nanti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi,” bebernya.
“Misalnya seperti di kawasan Toronipa. Apakah nanti Toronipa akan dikembangkan. Kalau memang mau dikembangkan dan butuh pembiayaan nanti kita analisa dan kita sampaikan ke pusat. Mudah-mudahan bisa mendapatkan semacam pinjaman dan lain sebagainya,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menjabarkan terkait kajian-kajian Kementerian Keuangan yang secara rutin tiap bulan dilaksanakan, baik KMR (Komite Manajemen Resiko) maupun ALco (Asset Liabilities Committee). Olehnya pihaknya mengajak Pemprov Sultra untuk ikut serta.
“Kami juga mengajak Pemprov Sultra melalui Sekda Sultra ikut serta. Bahkan minimal tiga bulan kita bakal ajak Sekda se Sultra dengan Kemenkeu berkolaborasi untuk melihat seberapa jauh dampak dari APBN dan lainya terhadap perekonomian yang tertuang dalam KMR dan Alco,”ungkapnya.
Ia berharap sinkronisasi seluruh program pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan baik. Apalagi arah dalam APBN dan APBD bukan hanya terkait pendapatan, dan belanja. Namun bagaimana mendorong kesejahteraan masyarakat, pembangunan. daerah maupun peningkatan ekonomi daerah.
“Karena itu kita berharap kolaborasi dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui APBN dan APBD bisa berjalan baik. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat maupun Pemda di wilayah Sultra,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Asrun Lio mengaku, dalam pertemuan bersama DJPb wilayah Sultra berkaitan dengan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Konteksnya dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Tentu targetnya tidak lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya di wilayah Sultra. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, TKDD, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, KUR, dan beberapa kebijakan lainya tentang peningkatan ekonomi daerah,” ucapnya.
Dikatakan, Pemprov Sultra menyambut baik langkah positif DJPb Sultra dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah.
“Sinergi positif ini tentu akan berdampak baik bukan saja untuk daerah tetapi juga masyarakat Sultra,” tandasnya. (red)
