MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan infrastruktur energi sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), saat melakukan audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Andi memaparkan bahwa salah satu prioritas utama Pemprov Sultra adalah mempercepat pengaliran listrik ke 50 desa yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik.
Program elektrifikasi tersebut direncanakan terealisasi pada tahun anggaran 2026–2027 melalui kerja sama antara Pemprov Sultra, Kementerian ESDM, dan PLN.
“Kami ingin akses energi semakin merata agar seluruh masyarakat Sultra dapat menikmati manfaat pembangunan. Infrastruktur listrik menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Selain pemerataan listrik, pertemuan itu juga membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan. Gubernur Andi menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan, termasuk penempatan dana jaminan reklamasi di bank daerah agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Sultra siap tumbuh mandiri dan berdaya. Pemerintah daerah akan memastikan pengelolaan energi dan tambang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur ASR dalam mempercepat elektrifikasi desa. Ia menegaskan, pemerintah pusat menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam program pemerataan listrik.
“Untuk Sultra, saya sudah sampaikan bahwa pada 2026 hingga 2027 seluruh desa akan terang. Masih ada sekitar 50 desa yang belum teraliri listrik, dan kami akan selesaikan lebih cepat,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, secara nasional masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum memiliki akses listrik. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2029 atau 2030, sesuai program Presiden Prabowo Subianto.
“Namun untuk Sultra, kami percepat karena daerah ini memiliki potensi ekonomi besar dan kontribusi strategis bagi nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan listrik bukan sekadar persoalan energi, tetapi juga wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya tidak ingin di usia kemerdekaan Indonesia ke-80 masih ada rakyat yang hidup tanpa listrik. Ini bentuk keadilan negara yang harus dirasakan oleh semua,” ungkap Bahlil.
Program elektrifikasi desa di Sultra diharapkan membawa dampak luas bagi pembangunan daerah. Selain membuka akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, listrik juga akan mendorong tumbuhnya sektor pertanian, UMKM, dan industri rumah tangga.
Dengan dukungan kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya menjadi provinsi yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan energi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Adv)
