MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) bergerak cepat menekan laju inflasi di wilayahnya melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari gerakan pangan murah hingga pengawasan ketat harga bahan pokok di lapangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, pada Oktober 2025, provinsi ini mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,26 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,39. Namun secara bulanan atau month to month (m-to-m), Sultra justru mengalami deflasi 0,58 persen.
Adapun penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,69 persen. Disusul perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,96 persen, perlengkapan rumah tangga 0,18 persen, kesehatan 2,33 persen, transportasi 1,66 persen, rekreasi dan budaya 0,43 persen, pendidikan 5,07 persen, restoran 2,32 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 8,52 persen.
Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah pakaian dan alas kaki sebesar -0,76 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,09 persen.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, Rony Yakob Laute, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca, kelangkaan barang, dan perilaku panic buying masyarakat.
“Untuk menekan inflasi, Gubernur Andi Sumangerukka bersama instansi terkait terus melakukan berbagai langkah konkret, salah satunya dengan menggelar gerakan pangan murah dan pasar murah di 17 kabupaten/kota,” ujar Rony Yakob.
Selain itu, Pemprov Sultra juga berkolaborasi dengan Polda, TNI, dan Bulog dalam mengawasi ketersediaan serta distribusi komoditas penyumbang inflasi.
ASR juga meminta seluruh perangkat daerah bersinergi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.
“Dinas perkebunan harus menyiapkan kebutuhan konsumsi masyarakat melalui hasil kebun, sedangkan dinas pertanian melakukan ekstensifikasi dan perluasan lahan agar produksi pangan meningkat,” jelasnya.
Gubernur ASR turut menginstruksikan agar pengawasan harga di lapangan diperketat dan penegakan aturan terhadap pedagang yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan secara tegas.
Pemprov Sultra juga menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Dalam Negeri pasca Rapat Koordinasi Wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Arahan tersebut meliputi evaluasi rutin pengendalian inflasi, memastikan ketersediaan stok bahan pangan, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung stabilitas harga.
Rony menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi pertanian, serta memastikan stok bahan pokok aman menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru.
“Seluruh kebijakan pengendalian inflasi diminta berbasis data dan hasil pemantauan harga harian, bekerja sama dengan BPS dan Bank Indonesia,” pungkas Rony. (Adv)
