MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan Tahun 2026 sebagai upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di Kota Kendari, Rabu (9/9/2026). Rakor tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, Perum Bulog Sulawesi Tenggara, instansi terkait, distributor, hingga pelaku usaha pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Ini membutuhkan kolaborasi dari pemda, perbankan, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ujar Abdul Rauf.
Menurutnya, rakor tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga, mencegah lonjakan harga yang tidak wajar, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus mengendalikan inflasi pangan.
Selain itu, pengawasan bersama Satgas Pangan dan pelaksanaan operasi pasar akan diperkuat untuk memastikan kelancaran distribusi serta mengantisipasi potensi praktik penimbunan bahan pangan.
Wali Kota Tekankan Deteksi Dini Gangguan Pasokan
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan pengendalian harga pangan bukan sekadar persoalan angka inflasi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Pengendalian harga pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika harga beras, gula, minyak goreng, cabai, atau telur naik, masyarakat langsung merasakan dampaknya. Kita harus memperkuat deteksi dini melalui kolaborasi agar setiap potensi gangguan di pasaran bisa segera diantisipasi,” tegas Siska.
Siska mengungkapkan, inflasi Kota Kendari secara year-on-year pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,66 persen. Sementara inflasi secara month-to-month berada di angka minus 0,37 persen.
Meski masih dinilai relatif aman, sektor transportasi disebut menjadi salah satu pemicu terbesar inflasi di Kota Kendari.
Stok Beras Aman, Pasokan Telur dan Ayam Jadi Perhatian
Terkait ketersediaan bahan pokok, Siska menyebut stok beras di Perum Bulog Sulawesi Tenggara masih dalam kondisi aman hingga sekitar 1,5 tahun ke depan.
Namun, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas pendukung, terutama telur dan daging ayam yang memiliki tingkat kebutuhan cukup tinggi.
Siska memaparkan, kebutuhan telur untuk 39 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari mencapai sekitar 89.000 butir per hari.
Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan restoran dan konsumsi masyarakat umum yang diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 butir per hari. Sementara itu, untuk kebutuhan ayam potong, setiap SPPG membutuhkan sekitar 200 ekor per hari.
Tingginya kebutuhan tersebut mendorong Pemkot Kendari untuk memperkuat sinkronisasi pasokan dengan distributor dan pelaku UMKM lokal.
Siska juga meminta agar kebutuhan program pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Kota Kendari, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menyebut program-program daerah saat ini telah menyerap sekitar 98 persen tenaga kerja yang memiliki KTP Kota Kendari.
“Semua kegiatan dan kebutuhan pangan di Kota Kendari harus memberikan multiplier effect bagi warga Kendari sendiri. Jangan sampai kebutuhan kita tinggi, tetapi justru disuplai dari luar sementara pengusaha dan barang lokal kita tidak laku,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Kendari Masuk Tiga Besar Nasional
Dalam arahannya, Siska juga menyampaikan capaian positif pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
Berdasarkan rilis Kementerian Dalam Negeri dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pertumbuhan ekonomi Kota Kendari pada Triwulan I 2026 mencapai 7,78 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Kendari pada posisi ketiga tertinggi secara nasional.
“Capaian 7,78 persen ini bukan hanya kerja pemerintah, melainkan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat, distributor, dan pelaku usaha yang terus menjaga sinergi,” kata Siska.
Ia berharap rakor tersebut tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.
“Harapan kita, koordinasi hari ini menghasilkan langkah konkret: stok aman, distribusi lancar, harga terkendali, dan masyarakat terlindungi,” tutup Siska.
Rakor Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Wali Kota Kendari. (red)
