MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026 di Kendari, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda. Bimtek ini bertujuan memperkuat tata kelola data sektoral agar lebih berkualitas, terintegrasi, dan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Muhammad Saiful menegaskan pentingnya penguatan tata kelola data di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, data yang tidak sinkron masih menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah.
“Data yang tidak sinkron kerap menjadi kendala dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, persoalan ketidaksinkronan data bahkan kerap menjadi pembahasan dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Sering kali pimpinan harus melaksanakan rapat dengan Pak Gubernur, tetapi terkendala karena data yang disampaikan tidak sinkron. Karena itu, setiap perangkat daerah sebagai produsen data memiliki tanggung jawab memastikan data sektoral yang dihasilkan memenuhi prinsip dan standar Satu Data Indonesia,” tegasnya.
Muhammad Saiful menjelaskan, setiap data yang dihasilkan OPD harus memiliki standar yang jelas, dilengkapi metadata, menggunakan kode referensi, serta dapat diintegrasikan dan dipertukarkan antarinstansi. Dengan demikian, data yang disajikan benar-benar valid dan layak dijadikan dasar penyusunan kebijakan.
Ia mencontohkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini menjadi rujukan nasional dalam memetakan kondisi kemiskinan hingga tingkat individu berdasarkan nama dan alamat.
Menurutnya, validitas data juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk penanganan stunting. Ia menilai upaya penanganan stunting tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan pangan, tetapi harus didukung data yang akurat mengenai kondisi keluarga dan lingkungan penerima manfaat.
“Jangan sampai kita datang membawa bantuan untuk keluarga yang ternyata kondisi ekonominya sudah mampu. Ini menunjukkan betapa pentingnya data yang akurat agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Melalui Bimtek tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan dan kelembagaan Satu Data Indonesia, standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, penggunaan aplikasi e-Walidata dan e-Daleb, hingga praktik penginputan serta pemutakhiran data sektoral.
Muhammad Saiful berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat segera diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Ia juga meminta para Petugas Penghubung (PIC) data di setiap OPD lebih proaktif memperbarui data tanpa harus selalu menunggu arahan pimpinan.
“Kami berharap setelah kegiatan ini tidak ada lagi kesulitan mendapatkan data ketika pimpinan membutuhkan bahan paparan atau penyusunan kebijakan. Semua data harus siap, lengkap, dan mudah diakses,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Muhammad Saiful menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Kota Kendari, para narasumber, peserta, dan panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Semoga melalui Bimbingan Teknis Satu Data Indonesia ini terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh OPD dalam mewujudkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembangunan Kota Kendari,” pungkasnya. (red)
