MEDIATAMASULTRA.COM, JATINANGOR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan pada hari keempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu (29/10/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., hadir membawa visi-misi pembangunan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), dan Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling. Ia menegaskan bahwa seluruh agenda nasional harus diselaraskan dengan visi Sultra Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berkelanjutan.
Pada sesi pembahasan pertama, narasumber dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan arah kebijakan Lumbung Pangan Nasional dan program Inpres serta Banpres Tahun Anggaran 2026. Sekda Sultra menilai kebijakan tersebut sangat relevan dengan prioritas Gubernur ASR dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis agromaritim melalui pemanfaatan potensi lokal.
Pembahasan berlanjut pada efektivitas alokasi iuran jaminan sosial di daerah yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov Sultra menegaskan komitmennya memperluas jangkauan layanan BPJS bagi masyarakat.
Pada sesi siang, dua materi strategis yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian penting. Menurut Sekda, program tersebut berperan besar dalam mempercepat penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Sultra.
Sementara pada malam hari, agenda rakor membahas Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Kerja Sama Daerah yang membuka peluang sinergi investasi dan pembangunan infrastruktur baru.
“Kami hadir membawa pesan dari Bapak Gubernur ASR dan Bapak Wakil Gubernur Hugua, bahwa setiap program pusat harus mampu diterjemahkan secara teknis di daerah, demi terwujudnya Sultra yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Sinkronisasi ini merupakan langkah konkret memastikan pembangunan nasional benar-benar menyentuh masyarakat daerah,” ujar Asrun Lio.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakor IPDN 2025 ini, Pemprov Sultra menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari daerah.
“Selaras dengan visi ASR–Hugua, Pemprov Sultra akan berupaya mengintegrasikan seluruh program nasional, mulai dari pangan, jaminan sosial, hingga KPBU, dengan arah pembangunan daerah. Kita ingin setiap kebijakan nasional memberi manfaat nyata bagi rakyat Sultra,” tutupnya. (sal)
