MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam menata dan mengelola kawasan eks MTQ Kendari secara profesional dan transparan. Penataan ini dilakukan guna menciptakan lingkungan yang tertib sekaligus memberikan ruang yang lebih layak bagi pelaku UMKM.
Direktur Utama Perumda Sultra, Akhmad Rizal, menegaskan bahwa seluruh kebijakan, termasuk penerapan iuran pemanfaatan lahan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
“Ini aturan Perda, dan kami tetap mengikuti regulasi yang ada. Dana yang dikelola Perumda akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas dan pelayanan kepada para pedagang,” ujar Rizal usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-62 Provinsi Sultra di Gedung DPRD Sultra, Kamis (23/4/2026).
Ia juga meluruskan isu terkait besaran iuran dengan memaparkan rincian biaya operasional kawasan MTQ yang cukup besar setiap bulannya. Di antaranya, biaya listrik mencapai sekitar Rp25 juta per bulan, pengelolaan sampah sekitar Rp10 juta, serta kebutuhan tenaga kerja sebanyak 10 hingga 20 orang dengan standar gaji UMR Sultra. Selain itu, biaya keamanan juga menjadi komponen penting guna menjaga ketertiban dan keamanan kawasan.
“Jika diakumulasi, biayanya mencapai puluhan juta rupiah. Sumbernya tentu dari iuran gotong royong para pengguna fasilitas, agar tidak terus membebani kas daerah,” jelasnya.
Penataan kawasan juga mencakup aspek estetika kota. Perumda Sultra menegaskan larangan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di trotoar di luar area pagar MTQ. Kawasan tersebut akan dijadikan sebagai “Zona Integritas” yang bersih, tertib, dan bebas dari pedagang liar maupun permukiman sementara.
“MTQ ini adalah ikon daerah, sehingga harus ditata dengan baik. Tidak boleh lagi ada pedagang di trotoar, dan pedagang juga tidak diperkenankan tinggal di dalam lapak setelah jam operasional,” tegas Rizal.
Meski demikian, Perumda Sultra tetap membuka ruang dialog dengan para pelaku UMKM untuk menyepakati besaran iuran yang moderat namun tetap mampu menutupi kebutuhan operasional kawasan.
Rizal memastikan, meskipun jumlah lapak permanen terbatas, pihaknya akan mengupayakan agar seluruh UMKM yang telah terdaftar dapat terakomodasi dan mulai berjualan paling lambat esok hari. (red)
