MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia melalui Rapat Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2026 lingkup Pemprov Sultra yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sultra, La Ode Fasikin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Gubernur Sultra Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi, yang menekankan pentingnya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Kegiatan ini diinisiasi bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Bappeda Sultra, dan BPS Sultra guna memperkuat koordinasi dalam pemenuhan data sektoral di daerah.
Plt. Kepala Diskominfo Sultra, Andi Syahrir, dalam laporannya menjelaskan bahwa rapat ini menjadi bagian dari penguatan statistik sektoral melalui integrasi e-Walidata dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Integrasi tersebut bertujuan memastikan konsistensi data dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga evaluasi pembangunan.
Ia menyebutkan, penginputan data akan menggunakan dua aplikasi utama, termasuk aplikasi milik Diskominfo sebagai rumah besar pengelolaan data yang telah disepakati bersama BPS dan Bappeda. Sebanyak 53 data sektoral akan dihimpun sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah dan kebutuhan perencanaan Bappeda. Data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok kerja dengan pendampingan BPS guna menjamin keseragaman dan kualitas data.
Adapun tujuan kegiatan ini antara lain menghimpun daftar kegiatan statistik sektoral Tahun 2026, meningkatkan kualitas dan standar data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, menghindari duplikasi kegiatan statistik, mendorong integrasi data sektoral melalui e-Walidata yang terhubung dengan SIPD-RI, serta mendukung peningkatan nilai SPBE dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Dari datalah seluruh pembangunan dapat bergerak dengan baik. Tanpa data yang bermutu, pembangunan tidak akan berjalan optimal, karena data adalah roh dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujar Andi Syahrir.
Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menegaskan bahwa implementasi kebijakan Satu Data merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.
Perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah, lanjutnya, sangat bergantung pada kualitas data yang dikelola secara bersama dan terstandar.
Ia menilai, identifikasi statistik sektoral Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan dan ketersediaan data di setiap perangkat daerah, memperkuat koordinasi antara produsen data, walidata, dan pembina data, serta mencegah duplikasi kegiatan statistik yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran.
La Ode Fasikin juga menekankan pentingnya komitmen seluruh kepala OPD dalam menyukseskan implementasi Satu Data di Sultra. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab menghasilkan data yang valid dan berkualitas agar kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Sultra, Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Sultra, serta tim walidata pendukung lingkup Pemprov Sultra. (red)
