MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Antero Hamra Kota Kendari mulai menjalani penilaian penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Kamis (24/9/2026).
Penilaian tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi rumah sakit milik Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Penilaian dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, STP., SH., M.Si., selaku Ketua Tim Penilai. Tim tersebut melibatkan Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan, penerapan PPK-BLUD diperlukan karena pengelolaan rumah sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi perangkat daerah pada umumnya.
Menurutnya, rumah sakit dituntut mampu merespons kebutuhan pelayanan secara cepat, termasuk dalam penyediaan obat, alat kesehatan, maupun kebutuhan operasional lainnya.
“Kalau pengelolaan keuangan rumah sakit terlalu kaku seperti pola organisasi perangkat daerah, proses pelayanan dapat ikut terhambat,” ujarnya.
Karena itu, kata Amir, transformasi menuju BLUD menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola rumah sakit yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan.
“PPK-BLUD bukan pilihan, melainkan kebutuhan dan keharusan,” kata Amir yang juga Ketua Tim Penilai.
Dalam proses penilaian tersebut, Pemkot Kendari melihat sejumlah aspek utama yang menjadi dasar penerapan BLUD. Di antaranya kelengkapan dokumen tata kelola, rencana strategis (Renstra), standar pelayanan minimal (SPM), serta laporan dan proyeksi keuangan.
Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan RSUD Antero Hamra dalam menerapkan pola pengelolaan BLUD secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Amir menegaskan, fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui pola BLUD harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan yang lebih fleksibel, lanjutnya, diharapkan dapat membuat rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien secara lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Yang kita harapkan adalah fleksibilitas itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar maupun rujukan,” ujarnya.
RSUD Antero Hamra merupakan rumah sakit milik Pemkot Kendari yang dibangun untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Puuwatu dan kawasan sekitarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Antero Hamra, dr. Asharni Anshari Sadaoda, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai dokumen yang menjadi bahan penilaian, mulai dari tata kelola, Renstra, SPM hingga laporan dan proyeksi keuangan.
Menurut Asharni, penerapan PPK-BLUD merupakan transformasi strategis untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, profesional, dan akuntabel.
“BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan operasional. Namun semuanya tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan untuk mencari keuntungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penilaian tidak hanya dipandang sebagai pemeriksaan, tetapi juga menjadi ruang bagi pihak rumah sakit untuk mendapatkan masukan dan pembinaan.
Karena itu, jajaran RSUD Antero Hamra diminta terbuka terhadap setiap koreksi dan rekomendasi yang disampaikan tim penilai sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola rumah sakit.
Setelah pembukaan, manajemen RSUD Antero Hamra memaparkan kondisi rumah sakit di hadapan tim penilai. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek yang menjadi persyaratan penerapan PPK-BLUD.
Pemkot Kendari berharap proses penilaian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kesiapan RSUD Antero Hamra sekaligus mendorong pengelolaan rumah sakit yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (red)
