MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat sebagai pusat produksi nilam terbesar di Indonesia. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura mendorong agar pemerintah pusat menetapkan Harga Dasar Pembelian untuk komoditas nilam.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Dr. LM Rusdin Jaya, mengatakan tren budidaya nilam semakin diminati masyarakat Sultra. Namun, selama ini kebijakan untuk melindungi petani nilam masih minim. Karena itu, pihaknya berupaya menghadirkan intervensi nyata agar pengembangan nilam tidak hanya sebatas penjualan minyak mentah hasil sulingan, melainkan juga melalui hilirisasi skala kecil hingga besar.
“Data statistik perkebunan menunjukkan pusat produksi nilam terbesar nasional ada di Sultra. Ini potensi besar yang harus kita kembangkan. Kita juga mendorong agar nilam memiliki Harga Dasar Pembelian sehingga petani tidak mudah dipermainkan tengkulak,” ujarnya saat diwawancarai diruang kerjanya, Rabu (22/10/2025).
Harga nilam yang fluktuatif, dari Rp1,2 juta per kilogram hingga anjlok ke Rp400 ribu, dinilai merugikan petani. Dengan adanya Harga dasar Pembelian, petani diyakini akan memiliki kepastian harga sehingga lebih termotivasi menanam nilam.
Selain itu, Pemprov Sultra juga menekankan hilirisasi agar produk nilam bisa memberi nilai tambah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua yang menargetkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun ke tahun.
“Konsep hilirisasi tidak hanya melahirkan petani baru, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha UMKM berbasis komoditas perkebunan seperti nilam, kakao, mete, sagu, aren, dan kelapa. Dengan begitu, sektor perkebunan dan hortikultura Sultra semakin berdaya saing,” tambah Rusdin Jaya. (Adv)
