MEDIATAMASULTRA.COM, BALI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan komitmennya dalam mendukung program Transformasi Transmigrasi 2025 yang dicanangkan oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Transmigrasi yang digelar di Denpasar Selatan, Bali, pada Senin (28/7).
Dalam forum bertajuk “Membangun Masa Depan Indonesia Emas dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi”, Asrun Lio menegaskan kesiapan Gubernur ASR untuk menyukseskan agenda transformasi transmigrasi. Ia menekankan bahwa dukungan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
“Gubernur Sultra, Bapak Andi Sumangerukka, insya Allah siap mendukung langkah pembangunan ekonomi lokal, terlebih yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pokok pesan dalam kegiatan ini,” ujar Asrun Lio.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Rakernas menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung transformasi kawasan transmigrasi sebagai motor penggerak ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Sekda Sultra, Asrun Lio menuturkan, berdasarkan sambutan Menteri Transmigrasi RI terkait fokus pada Industrialisasi dan Perpindahan Penduduk Berbasis Permintaan Daerah, menekankan pentingnya integrasi industrialisasi, hilirisasi, dan pengembangan sumber daya manusia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi. Menteri juga menegaskan perubahan paradigma dalam perpindahan penduduk.
“Menteri Transmigrasi RI menyampaikan bahwa perpindahan penduduk harus ada permintaan dari Pemerintah Daerah Tujuan, sehingga bukan lagi pusat yang mengatur. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga akan berfokus pada transmigrasi lokal, yaitu pemindahan masyarakat asli daerah tersebut ke tempat tujuan di wilayah yang sama, contohnya di Provinsi Papua Selatan maupun masyarakat asli Papua,” jelasnya.
Sekda Sultra melanjutkan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI secara hybrid sebelum membuka secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa raker mendesak pelaksanaan transformasi kawasan dan program prioritas 5T.
“Dalam pidatonya, Menko menggaris bawahi bahwa urgensi transformasi kawasan untuk membangun perekonomian baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal maupun transmigran, menjadi titik fokus, sehingga rapat kerja harus mampu mensosialisasikan transformasi transmigrasi agar Pemerintah Daerah dapat selaras dengan program pusat,”ucap Sekda menyampaikan pesan Menko.
Sekda melanjutkan, Raker ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program kerja Kementerian Transmigrasi di semester pertama serta menyiapkan program kerja tahun 2026 yang selaras dengan visi Presiden Prabowo.
“Dalam rapat ini, daerah memahami bahwa Kemenko Pembangunan RI secara penuh mendukung lima program prioritas Kementerian Transmigrasi yang dikenal dengan inisial 5T, ” tuturnya.
Dia menjabarkan, 5 T tersebut yakni :
Trans Tuntas: Fokus pada penyelesaian masalah lahan transmigrasi dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) untuk legalitas tanah.
Trans Lokal: Memberikan dukungan pembangunan rumah dan bantuan pangan bagi keluarga transmigran.
Trans Patriot: Menawarkan beasiswa pendidikan bagi generasi muda transmigran dan penelitian potensi komoditas unggulan.
Trans Karya Nusa: Membantu transmigran dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Trans Gotong Royong: Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan sekolah, serta konektivitas antar wilayah transmigrasi.
Kegiatan tersebut sebelumnya diawali dengan kegiatan pembukaan, dilanjutkan laporan Sekjen Kementerian Transmigrasi RI, Penandatanganan Naskah Kerja Sama antar Daerah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Sambutan Menteri Transmigrasi RI, hingga sambutan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI sekaligus membuka Raker Kementerian Transmigrasi secara hybrid.
Turut hadir dalam raker tersebut, diantaranya Menteri Transmigrasi RI, Wakil Menteri Transmigrasi RI, para pimpinan kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya, para gubernur, bupati, walikota atau perwakilan gubernur, bupati, walikota dari seluruh Indonesia, serta para Kepala Dinas Transmigrasi seluruh Indonesia. Sejumlah gubernur yang hadir secara langsung, diantaranya Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Selatan. (red)
