MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemecatan La Ode Tariala dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) menuai kritik dari Jurni, sebagai salah satu pendiri NasDem di Sulawesi Tenggara (Sultra). Ia menilai polemik tersebut berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai besutan Surya Paloh itu.
Jurni mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pergantian La Ode Tariala melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Menurutnya, keputusan tersebut harus disertai alasan yang jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya konstituen di daerah pemilihan (dapil) Muna, Muna Barat, dan Buton Utara.
“Yang menjadi pertanyaan, PAW ini karena apa? Harus ada alasan yang disampaikan kepada publik. Kalau Tariala diganti karena melanggar aturan, jelaskan pelanggaran apa yang dilakukan. Kalau pelanggaran itu tidak ditemukan, NasDem juga harus menjawab apa alasan pergantian ini,” ujar Jurni kepada awak media, Selasa (27/10/2026).
Ia menilai pergantian seorang wakil rakyat bukan sekadar persoalan internal partai, melainkan juga berkaitan dengan mandat politik yang diberikan masyarakat melalui pemilu.
Menurut Jurni, masyarakat yang telah memberikan suara kepada Tariala berhak mendapatkan penjelasan mengenai keputusan tersebut. Ia khawatir polemik yang berlarut-larut justru memunculkan kekecewaan di kalangan konstituen.
“Ketika Tariala diganti seperti ini, tentu konstituen yang memilihnya akan mempertanyakan alasannya. Mandat yang diberikan masyarakat di dapil harus dihormati. Jangan sampai kepentingan internal partai dibawa ke dalam persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat,” katanya.
Jurni juga mempertanyakan dasar pergantian tersebut apabila berkaitan dengan hubungan politik Tariala dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Menurutnya, komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Ia berpandangan, hubungan yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah tidak semestinya dipersoalkan selama bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tetap berada dalam koridor aturan.
“Kalau hubungannya bagus dengan gubernur, apa masalahnya? DPRD dan eksekutif harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan daerah. Kalau keduanya sejalan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, masyarakat yang diuntungkan,” tegasnya.
Jurni menegaskan, konflik internal partai seharusnya tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat. Ia meminta NasDem menjelaskan persoalan yang mendasari keputusan terhadap Tariala agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Soroti Kepercayaan Masyarakat
Lebih lanjut, Jurni memperingatkan bahwa keputusan yang tidak disertai penjelasan terbuka dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada NasDem di Sultra.
Ia bahkan menilai, jika pola pengelolaan partai seperti ini terus dipertahankan, NasDem berpotensi menghadapi tantangan dalam mempertahankan dukungan politik pada Pemilu 2029.
“Ali Mazi sedang menggali kuburan untuk NasDem. Kalau cara mengelola partai seperti ini terus dipertahankan, jangan heran kalau pada Pemilu 2029 NasDem kehilangan banyak kursi,” ujarnya.
Ia juga mengaku telah melihat beredarnya selebaran seruan aksi terkait polemik tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak partai, terutama mengenai alasan pergantian Tariala.
Selain persoalan PAW, Jurni turut menyinggung pembangunan kantor NasDem di Sultra. Ia menyebut sejumlah kader sebelumnya ikut berkontribusi membantu pembangunan kantor tersebut, tetapi menurutnya dukungan itu kemudian terhenti ketika muncul persoalan dalam perjalanan pembangunan.
Jurni meminta DPP NasDem turut memperhatikan aspirasi kader di daerah dan tidak hanya mengandalkan informasi dari pihak tertentu dalam mengambil keputusan organisasi.
Ia berharap DPP NasDem memberikan penjelasan mengenai dasar pergantian La Ode Tariala, termasuk menjawab pertanyaan publik mengenai persoalan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. (sal)
