MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) berhasil menuntaskan rehabilitasi tiga irigasi pada tahun 2025. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat infrastruktur agromaritim dan mendukung ketahanan pangan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menjelaskan bahwa tiga irigasi yang direhabilitasi tersebut meliputi jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Asolu di Konawe dengan panjang 306,54 meter, serta jaringan irigasi DI Tamboli di Kolaka dengan panjang 250,68 meter. Selain itu, dilakukan juga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan di Kolaka, Konawe, Konsel, Muna Barat (Mubar), dan Kota Baubau dengan total panjang 138 kilometer.
“Rehabilitasi irigasi ini merupakan realisasi program prioritas Bapak Gubernur Andi Sumangerukka, terutama dalam penguatan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan,” terang Pahri, Senin (10/11/2025).
Ia menambahkan, bidang irigasi memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas tersebut mencakup pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di berbagai daerah.
“Irigasi kita sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.
Meski anggaran yang tersedia terbatas, kata Pahri, Pemprov Sultra tetap berupaya maksimal agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fungsi irigasi yang diperbaiki. Menurutnya, peningkatan infrastruktur pertanian adalah investasi jangka panjang yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Saat ini, Pemprov Sultra mengelola 12 daerah irigasi dengan luas total lebih dari 12 ribu hektare, panjang saluran mencapai 145 kilometer, serta 838 bangunan irigasi. Infrastruktur tersebut tersebar di Kabupaten Kolaka, Konawe, Konsel, Mubar, dan Kota Baubau.
Untuk tahun 2025, Pahri menyebut bahwa fokus pemerintah daerah adalah rehabilitasi infrastruktur irigasi serta optimalisasi operasi dan pemeliharaannya. Meski demikian, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. (Adv)
