MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Komitmen percepatan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yang digelar di Kendari, Jumat (9/1/2026).
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Junaddin Pagala, menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota, dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pendidikan.
“Rakor ini bertujuan memperkuat silaturahmi dan sinergi agar seluruh program prioritas Kemendikdasmen dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di Sulawesi Tenggara,” ujar Junaddin.
Sepanjang 2025, BPMP Sultra telah mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, wajib belajar sembilan tahun, penguatan pendidikan karakter, asesmen pembelajaran dan tes kemampuan akademik, hingga penjaminan mutu pendidikan.
Pada tahun 2025, sebanyak 348 satuan pendidikan di Sultra menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp328 miliar dan terealisasi 100 persen. Sejumlah sekolah hasil revitalisasi dijadwalkan segera diresmikan, salah satunya SMA Negeri 7 Kendari.
Lonjakan signifikan terjadi pada 2026. Kuota revitalisasi sekolah di Sultra meningkat drastis dari 348 menjadi 1.374 satuan pendidikan, atau naik sekitar 400 persen.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sehingga program revitalisasi 2026 berjalan maksimal,” katanya.
Di bidang digitalisasi pembelajaran, sebanyak 4.081 sekolah di Sultra menjadi sasaran pada 2025. Hingga saat ini, 3.314 sekolah telah menerima papan interaktif digital, sementara sisanya masih dalam proses distribusi. Selain itu, bimbingan teknis telah diberikan kepada 3.614 guru atau sekitar 97 persen dari target.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Sultra yang aman, sejahtera, dan religius.
“Kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam tidak akan tercapai tanpa rasa aman dan kualitas sumber daya manusia yang baik. Karena itu, pendidikan dasar hingga menengah menjadi penopang utama kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Sultra berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan pendidikan benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah.
Gubernur juga mengungkapkan, dari 1.374 satuan pendidikan yang diusulkan untuk program revitalisasi, sebanyak 481 sekolah telah diterima, mencakup jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Pemprov Sultra memberikan perhatian khusus pada revitalisasi SMA, SMK, dan SLB, masing-masing 60 SMA, 33 SMK, dan 48 SLB.
Selain itu, penguatan SMK terus didorong sebagai pencetak tenaga kerja kompetitif dan penggerak ekonomi daerah. Sekitar 70 persen SMK di Sultra diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya SMK berbasis pertanian, peternakan, dan kelautan.
Dalam pengembangan sumber daya manusia unggulan, Pemprov Sultra menginisiasi SMA unggulan terintegrasi dengan konsep SMA Garuda, serta menyiapkan SD dan SMP unggulan di seluruh kabupaten/kota. Program beasiswa luar negeri juga terus diperluas. Saat ini, 50 mahasiswa asal Sultra telah diberangkatkan ke Jepang, Inggris, dan Australia, dengan target 100 mahasiswa per tahun.
“Jika konsisten selama empat tahun, minimal 400 putra-putri Sultra akan menempuh pendidikan di luar negeri,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengapresiasi sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan bahwa secara nasional, program revitalisasi sekolah telah menjangkau 16.171 satuan pendidikan dan ditargetkan terealisasi 100 persen.
“Program ini merupakan prioritas Presiden. Tidak boleh lagi ada sekolah dengan atap bocor, toilet tidak layak, atau bangunan rusak. Dalam lima tahun ke depan, kita targetkan seluruh satuan pendidikan layak dan mendukung pembelajaran bermutu,” tegas Abdul Mu’ti.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sarana digital secara optimal. Untuk wilayah yang belum terjangkau listrik dan internet, pemerintah akan mengupayakan solusi melalui pemanfaatan Starlink serta kerja sama dengan PLN. (red)
