MEDIATAMASULTRA.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, menghadiri kegiatan Monitoring Penganggaran dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan Program JKN berjalan optimal serta berkelanjutan.
Monitoring dan evaluasi yang berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2026, diikuti oleh para sekretaris daerah, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD/BPKAD), serta inspektur daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Pemerintah Kota Kendari menjadi salah satu peserta yang turut ambil bagian dalam forum tersebut.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN, sekaligus menjadi wadah konsultasi bagi pemerintah daerah terkait pemenuhan kewajiban dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penganggaran yang tepat, memadai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam agenda tersebut, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX memaparkan perkembangan pelaksanaan Program JKN di wilayah kerjanya. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah daerah hingga Juli 2026, termasuk pembahasan mengenai dukungan penganggaran daerah untuk penyelenggaraan Program JKN pada Tahun Anggaran 2026.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Kendari dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen untuk terus mendukung optimalisasi Program JKN sebagai salah satu upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (red)
