MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menetapkan program Jumat Bersih sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Sultra. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) melalui gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Kegiatan pembersihan lingkungan tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga pelajar SMA. Aksi bersih-bersih perdana dilaksanakan di kawasan eks MTQ Kendari, Selasa (10/2/2026). Selanjutnya, lokasi kegiatan direncanakan berpindah ke sejumlah titik lain.
Gubernur ASR menjelaskan, kegiatan pembersihan diawali dengan apel gabungan untuk menyampaikan arahan, pembagian tugas, serta penentuan titik lokasi pembersihan agar pelaksanaan di lapangan berjalan tertib dan efektif.
“Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini ke depan akan berlangsung setiap hari Jumat,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Mantan Komandan Korem 143/Halu Oleo itu menambahkan, selain penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Sultra juga akan melakukan penertiban baliho yang dinilai tidak sesuai atau mengganggu estetika kota.
Penertiban dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta pihak yang memasang baliho, dengan mengedepankan evaluasi terhadap kesesuaian informasi, aspek keindahan, serta dampaknya bagi lingkungan.
“Jadi tidak langsung kita tertibkan, tetapi kita mengajak dulu para pemilik baliho untuk melihat apakah sudah cocok atau belum, dan informasi yang disampaikan sudah tepat atau belum. Kalau tidak, baru kita tertibkan,” tuturnya.
ASR juga berencana memperkuat peran TNI dan Polri dalam pengawasan di lapangan, khususnya dalam membantu mengawasi kondisi masyarakat agar tidak ada persoalan yang luput dari perhatian pemerintah.
Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan persoalan di masyarakat dapat segera diketahui tanpa harus menunggu laporan yang beredar di media sosial.
“Bukan berarti pengawas-pengawas itu tidak baik, tetapi kita perkuat. Inilah bentuk sinergi kita dengan TNI dan Polri, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden,” pungkasnya. (sal)
