MEDIATAMASULTRA.COM, KOLAKA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2027 harus berbasis kolaborasi lintas pemerintahan dan sinergi antarlevel kebijakan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sulawesi Tenggara 2026 yang digelar di Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Menurut gubernur, perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial dan sektoral. Ia menekankan pentingnya integrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, gubernur juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sulawesi Tenggara. Wilayah kepulauan akan diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, sementara wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.
Ia turut mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri.
Dari sisi ekonomi, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada tahun 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski demikian, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 10,14 persen, sehingga menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara terarah dan berkeadilan.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,40 persen pada 2024 menjadi 5,70 persen pada 2025. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 10,63 persen menjadi 10,14 persen, meskipun masih di atas rata-rata nasional 8,26 persen.
Selain itu, Gini Ratio pada September 2025 tercatat 0,357, membaik dibanding Maret 2025 sebesar 0,363. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 3,33 persen, termasuk yang terendah secara nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,25 atau masuk kategori tinggi, meningkat dari 73,62 pada 2024.
Menghadapi tahun 2027, gubernur juga menyoroti tantangan fiskal daerah, terutama ketergantungan pada transfer pusat, tingginya belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus lebih efektif, dengan memastikan setiap belanja, khususnya operasional, memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik. (Adv)
