MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah membentuk 56 desa dan kelurahan tangguh bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Desa dan kelurahan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota, yakni Buton Utara sebanyak 4 desa, Buton 6, Konawe 2, Kolaka 29, Konawe Selatan 1, Konawe Utara 2, Kolaka Timur 1, Buton Tengah 7, serta Kota Kendari dan Kota Baubau masing-masing 2 desa/kelurahan.
Atas capaian itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyerahkan penghargaan kepada pemerintah 10 kabupaten/kota yang telah membentuk desa dan kelurahan tangguh bencana. Penghargaan tersebut diberikan dalam apel siaga dan simulasi gempa bumi serta tsunami di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Senin (24/11/2025).
Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, mengungkapkan bahwa daerahnya telah lama membentuk desa tangguh bencana, terutama menghadapi potensi banjir. Ia menyebut banyak relawan secara sukarela terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di desa-desa.
“Ketika hujan berlangsung lebih dari satu jam, masyarakat sudah siap tanpa harus diberi tahu. Relawan tersebar hampir di seluruh desa. Di Buton Utara, wilayah rawan bencana berada di Kecamatan Kambowa, Kulisusu Barat, Kulisusu Utara, dan Wakorumba Utara. Tipe bencananya adalah banjir,” jelasnya.
Kepala BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, mengatakan pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana akan terus diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Sultra. Saat ini, masih terdapat tujuh daerah yang belum memiliki desa atau kelurahan tangguh bencana, yakni Kabupaten Muna, Muna Barat, Wakatobi, Buton Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, dan Kolaka Utara.
“Kita berharap seluruh kabupaten/kota dapat membentuk desa dan kelurahan tangguh bencana. Ke depan, simulasi penanganan bencana direncanakan akan dilakukan langsung di desa atau kelurahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, rencana tersebut telah dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD Sultra juga mengusulkan agar tahun berikutnya digelar lomba desa/kelurahan tangguh bencana.
Syarat desa atau kelurahan tangguh bencana mencakup kesiapan wilayah serta pembentukan forum penanggulangan bencana sebagai wadah koordinasi di tingkat daerah.
“Kami juga mengusulkan ke Kemendagri agar desa atau kelurahan pemenang lomba wajib memiliki status tangguh bencana. Jika tidak, akan kami anulir, karena ketangguhan menghadapi bencana adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya BPBD,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dalam APBD masing-masing. Ia menegaskan bahwa seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan sistem penanganan darurat harus selalu berada dalam kondisi siap demi melindungi masyarakat.
“Kita tidak dapat memilih tinggal di wilayah bebas bencana, tetapi kita dapat memilih menjadi masyarakat Sultra yang siap, siaga, dan tangguh,” tandasnya. (**)
