MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar media gathering bersama pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Jumat (9/1/2026) sore. Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Ruang LC Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Harry Bowo, mengatakan media gathering ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara BPKP dan insan pers, khususnya PWI Sultra.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan rekan-rekan wartawan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Semoga silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik ke depannya,” ujar Harry Bowo.
Mantan Kepala BPKP Sulawesi Barat itu juga menegaskan pentingnya peran pers dalam mendukung kinerja BPKP melalui publikasi yang objektif dan berimbang.
“Peran pers sangat besar dan strategis. Kinerja kami tidak akan bernilai optimal tanpa dukungan dan publikasi dari rekan-rekan wartawan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PWI Sulawesi Tenggara, Sarjono, menyambut baik inisiatif media gathering yang digagas oleh BPKP Perwakilan Sultra. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah dan insan pers.
“Saya sangat senang dengan kegiatan sore hari ini, apalagi diinisiasi langsung oleh BPKP. Kolaborasi seperti ini memang sangat kita butuhkan. Kami insan pers tentu menyambut baik dan berharap ini menjadi awal, bukan akhir,” kata Sarjono.
Wartawan LKBN Antara tersebut menambahkan, sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, PWI senantiasa mendukung keberhasilan program-program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, PWI selalu memposisikan diri untuk mendukung program pemerintah. Namun di sisi lain, sikap kritis tetap kami jalankan sebagai bentuk check and balance terhadap tiga pilar utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, demi terwujudnya demokrasi yang sehat,” pungkasnya. (red)
