MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) serta kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Sultra. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dikbud Sultra, Rabu (11/2/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Sultra, Prof. Aris Badara, menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan di seluruh lini satuan pendidikan. Menurutnya, perkembangan dunia pendidikan berlangsung sangat cepat dan dinamis sehingga membutuhkan pengawasan rutin.
“Monitoring dilakukan setiap bulan. Namun bukan hanya pimpinan di tingkat provinsi, kepala KCD, kepala sekolah, hingga unit terkecil di lingkungan Dinas Pendidikan juga harus melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya dalam sambutannya.
Ia menyebut skema monitoring dan evaluasi perlu disusun ulang, baik bulanan maupun mingguan, agar setiap perubahan dapat disikapi secara tepat. Rakor ini juga menjadi wadah penyampaian sejumlah atensi Gubernur Sultra, khususnya dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat di bidang pendidikan.
Salah satu program nasional yang dibahas adalah Program Sekolah Garuda. Prof. Aris menilai program ini sebagai peluang besar bagi sekolah di Sultra, namun tingkat partisipasi masih rendah.
“Sekolah dari luar provinsi justru lebih banyak mendaftar. Di Sultra, baru dua sekolah yang masuk tahap persiapan. Kepala sekolah harus percaya diri dan tidak takut mendaftar,” tegasnya.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dikbud Sultra telah menyurati sekolah melalui KCD terkait pembangunan sistem berbasis web untuk menghimpun data spesifik peserta didik.
Melalui PIC sekolah, akan dikumpulkan data kondisi siswa, termasuk yang memiliki fobia, intoleransi, dan alergi makanan. Data tersebut akan diverifikasi tim teknis kesehatan guna mencegah risiko seperti keracunan.
Namun, berdasarkan data kementerian, tingkat respons sekolah terhadap survei masih rendah, hanya sekitar 25–30 persen. Sekolah yang tidak merespons akan diidentifikasi.
“Data dari sekolah menjadi dasar kebijakan. Pengisian asal-asalan sangat berbahaya,” kata Prof. Aris.
Penguatan Karakter dan Kebersihan Sekolah
Rakor juga membahas penguatan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini diharapkan dipadukan dengan nilai lokal dan tradisional agar lebih kontekstual dan inovatif.
Di sisi lain, kebersihan sekolah menjadi perhatian serius. Sambil menunggu peraturan gubernur, sekolah diminta menjaga kebersihan rutin setiap Selasa dan Jumat.
“Sekolah di Kendari sudah cukup baik, daerah lain perlu ditingkatkan. Sekolah juga diharapkan memberi edukasi kebersihan kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Selain kebersihan lingkungan, kesehatan mental peserta didik, terutama di wilayah perkotaan, turut menjadi perhatian melalui pendekatan psikoedukasi dan kerja sama dengan psikolog.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, sekolah didorong aktif mencari hibah dari APBN. Sultra dinilai berhasil memanfaatkan program revitalisasi sekolah dan termasuk dua terbanyak secara nasional.
Seluruh laporan pertanggungjawaban revitalisasi telah rampung 100 persen tanpa permasalahan keuangan. Sarana prasarana seperti ruang kelas dan toilet diminta dijaga dan dirawat.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) juga dibahas, dengan dua USB di Kolaka Utara dan satu di Wakatobi. Di Kolaka Utara, terdapat program revitalisasi senilai Rp2,7 miliar dari APBN, serta sekitar 70 usulan revitalisasi lainnya dalam sistem.
Beasiswa Luar Negeri dan Program BISMA
Dikbud Sultra juga mempersiapkan peserta didik untuk beasiswa luar negeri, termasuk penguatan kemampuan bahasa di satuan pendidikan, khususnya SMK.
Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai skema beasiswa, baik prestasi nasional dan internasional maupun untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruhnya dirangkum dalam program BISMA (Beasiswa Sultra Maju).
“Program ini diharapkan memajukan SDM dan mengangkat martabat anak-anak Sultra agar kelak berkontribusi bagi daerah,” kata Prof. Aris.
Perencanaan pendidikan 2026 pun telah disiapkan sesuai arahan gubernur, dengan fokus pada kesiapan sarana prasarana, anggaran, dan keberlanjutan program. Rakor akan ditindaklanjuti melalui diskusi rutin dalam skema monitoring bulanan. (sal)
