MEDIATAMASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam serta Uji Prosedur Tetap (Protap) 02 Bencana Tanah Longsor Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembukaan Posko Terpadu Siaga Bencana Alam dan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Apel kesiapsiagaan berlangsung di Lapangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra, Kamis (18/12/2025), dan diikuti oleh seluruh unsur terkait dalam penanggulangan bencana serta pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru.
Kegiatan diawali dengan apel gerak kesiapsiagaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan oleh Gubernur Sultra selaku pembina apel. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana pendukung dalam menghadapi potensi bencana alam dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.
Dalam arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa apel siaga ini merupakan bentuk nyata komitmen dan kesiapan pemerintah daerah bersama instansi vertikal, TNI, Polri, serta relawan dalam mengantisipasi potensi bencana alam, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang hingga selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Gelar kesiapsiagaan ini juga menjadi bagian dari uji coba Protap 02 Bencana Tanah Longsor di Sulawesi Tenggara. Penyusunan dan pengujian protap merupakan proses berkelanjutan. Jika ada Protap 01 dan 02, maka ke depan tentu akan ada protap-protap berikutnya yang terus kita sempurnakan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, uji coba Protap 02 dilakukan baik pada tataran pimpinan maupun pelaksana di lapangan. Proses tersebut bertujuan untuk menguji mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pembina, serta keterampilan para petugas lapangan dalam menangani masyarakat saat terjadi bencana.
“Hari ini kita menguji apa yang sudah ditulis dalam protap dan diperagakan di lapangan. Alhamdulillah, mekanisme itu sudah berjalan. Keterampilan personel juga sudah terlihat, mereka terbiasa mendirikan tenda, menangani pasien, dan melakukan evakuasi. Kita tentu tidak menginginkan bencana, tetapi kesiapan harus dilakukan sedini mungkin,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Posko Terpadu akan berfungsi sebagai pusat koordinasi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Posko ini mulai beroperasi pada 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Menurutnya, kesiapsiagaan ini juga didasarkan pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait adanya potensi cuaca ekstrem. BMKG kini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga peringatan dini yang langsung diteruskan kepada kepala daerah melalui jalur komunikasi cepat.
“Kita sudah punya grup komunikasi. Informasi dari BMKG langsung diteruskan ke bupati dan wali kota agar segera mengambil langkah antisipasi, terutama di daerah rawan banjir dan tanah longsor, termasuk menyiapkan lokasi pengungsian,” jelas ASR.
Sementara itu, Kepala BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra melalui BPBD telah berada dalam kondisi siap siaga penuh menghadapi potensi bencana alam, terutama akibat curah hujan tinggi dan perubahan angin yang tidak menentu.
“Dalam 20 hari ke depan, seluruh personel dipusatkan di posko untuk antisipasi. Kita tidak mengharapkan bencana terjadi, tetapi kesiapsiagaan tetap harus dilakukan,” ujarnya.
Ia merinci, personel yang disiagakan meliputi 30 personel TNI yang terbagi dalam unsur darat, laut, dan udara, 30 personel Polri atau satu peleton, serta satu tim Tagana berjumlah delapan orang. Seluruh personel tersebut akan bermalam di posko selama 1×24 jam hingga 5 Januari 2026.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri anggota Forkopimda Provinsi Sultra, Kapolda Sultra, pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. (sal)
