MEDIATAMASULTRA.COM, MAKASSAR – Kota Kendari mendapatkan Program Aspirasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun 2026 untuk pengelolaan sampah terpadu senilai Rp107 miliar.
Program tersebut diterima langsung Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., dalam kegiatan penyerahan program LSDP se-Sulawesi yang berlangsung di Kota Makassar, Selasa (6/10/2026).
Penyerahan program dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bersama Ketua Komisi II DPR RI. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah, khususnya sektor pengelolaan persampahan.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kendari didampingi Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muh. Inarto dan Kepala Bappeda Kota Kendari Muh. Saiful.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kota Kendari melalui program LSDP.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi peluang penting bagi Pemkot Kendari untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Kendari menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program Aspirasi LSDP ini. Bantuan ini tentu menjadi peluang besar bagi kami untuk semakin memperkuat pelayanan persampahan di Kota Kendari,” ujar Siska.
Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI tersebut mengatakan, persoalan persampahan membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Penanganan tidak hanya sebatas pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi dimulai dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir.
Karena itu, kata Siska, program LSDP sejalan dengan upaya Pemkot Kendari dalam membangun sistem persampahan yang mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Program LSDP merupakan proyek strategis pemerintah yang didukung Bank Dunia melalui skema performance-based grants. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah.
Secara nasional, LSDP diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengangkutan, pengolahan, serta pengurangan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.
Siska menegaskan, Pemkot Kendari akan mengoptimalkan program tersebut agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan persampahan sekaligus lingkungan perkotaan.
“Kami akan memastikan program ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari. Yang paling penting adalah bagaimana program ini nantinya benar-benar memperkuat sistem pelayanan persampahan dari hulu sampai hilir,” katanya.
Program LSDP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola persampahan di daerah. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menyebut program tersebut melibatkan sejumlah pemerintah daerah terpilih dan diarahkan untuk memperbaiki layanan persampahan melalui dukungan infrastruktur maupun penguatan kelembagaan.
Untuk Kota Kendari, program tersebut memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Puuwatu.
Kesiapan Kota Kendari dalam mengikuti program LSDP sebelumnya telah melalui pendampingan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri.
Pada Agustus 2026, tim Bangda Kemendagri bersama Pemkot Kendari melakukan pembahasan persyaratan pelaksanaan LSDP sekaligus meninjau lokasi rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Puuwatu.
Dokumen proyek LSDP juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu fokus utama, dengan tujuan meningkatkan kapasitas keuangan dan kelembagaan pemerintah daerah serta memperbaiki layanan pengelolaan sampah.
Siska yang juga menjabat Ketua HKTI Kota Kendari berharap dukungan pemerintah pusat tersebut dapat mempercepat pembenahan sistem persampahan di Kota Kendari sekaligus mendorong perubahan pola pengelolaan sampah di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah ini bisa berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya. (red)
